Rabu, 30 Januari 2019

Pejabat Pengguna Media Sosial Penyelamat Korban Banjir Sul-Sel





Kebutuhan media sosial oleh pengambil kebijakan sudah sangat melekat. September 2018 saya menuliskannya dalam sebuah naskah ilmiah dengan judul Pengambilan Keputusan berbasis Elektronik dengan menggunakan aplikasi Media Sosial Line.

Hasil penelitian ini menceritakan tentang bagaimana para pengambil keputusan bisa menggunakan media sosial sebagai alat untuk membantu pengambilan keputusannya. Tidak mengubah proses dan tahapannya tapi bisa digunakan lebih cepat dalam pengaplikasiannya. Kajian pengambilan keputusan merupakan kajian tertinggi dalam administrasi publik, dimana mengurutkannya mulai dari organisasi, administrasi, manajemen, kepemimpinan dan intinya pada pengambilan keputusan. Singaktnya bahwa kualitas suatu organisasi baik swasta atau publik dilihat dari kualitas pengambilan keputusannya.

Era digitalisasi tidak terelakkan lagi, senang atau tidak kita akan menghadapinya. Media sosial salah satu yang sangat berpengaruh dalam semua kegiatan kehidupan keseharian, sampai ke tingkat kekuatan media sosial bisa memberi pengaruh pada pengambilan keputusan dan penentuan kebijakan.

Pemimpin tidak lagi mampu menghindar dari penggunaan media sosial karena semua elemen telah terkoneksi dengan hal ini. Dua sisi mata pisau akan terus menghantui penggunaan media sosial dimaksud, hingga semua panik dan khawatir akan penggunaan dan dampak negatif dari penggunaannya. Meski banyak hal yang menjadi sesuatu yang baik dari penggunaan media sosial ini.

Banjir beberapa waktu terkhir ini yang terjadi di sebahagian wilayah Sulawesi Selatan akibat akan meluapnya air di bendungan Bili-bili Kabupaten Gowa menjadi contoh nyata efek dari penggunaan media sosial. Seketika Bupati Gowa diperhadapkan dengan suatu keputusan besar yang akan dibuat tanpa harus lagi menggunakan agenda setting dan segala upaya birokrasi lagi. Dengan membuat surat peringatan atau edaran yang sifatnya genting karena bencana tidak bisa menunggu lagi semua itu.

Bupati Gowa, Adnan, menguplod satu foto dengan captiondi akun instagramnya mengenai pemberitahuan “waspada” akan dibukanya pintu air bendungan Bili-bili yang bisa berdampak pada arus dan genangan air di hilir, arah pintu bendungan yang dimaksud. 

Status Instagram Bupati Gowa ini adalah suatu keputusan yang diambilnya sebagai pemimpin organisasi publik tertinggi di wilayah administratif Kabupaten Gowa. Dia sadar bahwa informasi yang disampaikannya sangat penting, dan percaya bahwa akan terseber dengan cepat sebagai pemberitahuan dan upaya untuk menyelamatkan banyak nyawa.

Seketika status Instagram ini di capturedan meramaikan status maupun “story” media sosial, di Intagram, Whatsapp, Line, Facebook dan banyak group. Komunikasi 2 arah akhirnya terjadi di media sosial, dengan banyaknya respon, informasi dan atau update situasi di banyak lokasi yang terkena dampak banjir. Semua waspada dengan kondisi yang ada, sampai semua unsur yang terkait dengan bencana juga menggunakan media sosial sebagai media yang dijadikan kompas untuk menolong banyak korban.

Bisa dibayangkan bila startnya terlambat, dan harus tetap mempertahankan standar operasional prosuder birokrasi. Dampaknya akan terbayang lebih buruk dari yang saat ini terjadi. Media Sosial menjadi penyelamat banyak nyawa di bencana banjir Sulawesi Selatan.

Kejadian ini menjadikan catatan baru untuk Publik utamanya para pemimpin, terkhusus sektor publik untuk mengetahui pentingnya manfaat dari penggunaan media sosial. Membuatnya dapat digunakan dalam komunikasi resmi pemerintahan, dengan membuat regulasi yang baik, regulasi yang dibuatkan standar agar tingkat pelayanan terhadap masyarakat lebih meningkat. Buat mudah pelayanan dengan tidak menghilangkan nilai-nilai dasar yang ada. Melakukan transformasi digital di setiap tingkatan pelayanan pemerintahan daerah sudah menjadi hal yang prioritas. 

Pemerintah daerah sebagai penanggung jawab utama sektor publik tidak lagi tertinggal dari sektor swasta maupun kecepatan transformasi digital masyarakatnya. Pelayanan yang dulunya hanya 8 jam, dan hanya 5 hari seminggu, sudah didesak dengan pelayanan 24 jam dalam 7 hari atau lebih akrab dengan sebutan 24/7. Salah satu tawaran model digitalisasi di pemerintahan adalah Ubiquitos Governmentdalam tulisan Hee Joon Song yang diterbitkan Unesco 2006 (12 tahun yang lalu) dengan judul E-Government in Developing Countries, pembelajaran dari Republik Korea. Ubiqitos Government merupakan evolusi konsep baru dari Elektronic Government.
Tranformasi digital di daerah menjadi desakan nyata saat ini, utamanya penggunaan media sosial di Pemerintaahan daerah dengan standar yang baik, terlebih dari para pemimpin organisasi di semua tingkatan sampai ke tingkatan RT, RW, Desa/ Kelurahan. Memperhatikan 3 faktor utama yakni, membangun infrastrukturnya (jaringannya), mengadakan medianya dan mengupgrade manusianya (suprastruktur).

Tidak ada komentar:

Posting Komentar