Selasa, 29 Januari 2019

KARYAWAN SWASTA DI PERWAKILAN (1)


Tulisan ini lumayan panjang, usahakan dibaca di kondisi fikir yang terbaik, karena membaca sambilan bisa terpotong. hehehe


Pelayanan Publik semakin menggema dipengkajian sistem pemerintahan di banyak belahan dunia saat ini. Keinginan masyarakat akan pemerintahan, bukan lagi pemerintahan sebagai yang memerintah tetapi yang melayani. Dibuatlah model pelayanan pemerintahan yang baru yakni “New Public Service (NPS)” oleh Denhart, yang merupakan model baru setelah “Old Public Admisitration (OPA) dan “New Public Management (NPM)”.

Model pelayanan ini dikenal dengan sebutan administasi publik, dimana penekanannya pada kolaborasi antara pemerintahan, pihak swasta dan lembaga-lembaga masyarakat. Pemerintah dalam kajiannya diminta berperan sebagai fasilitator bukan penguasa, yang memberikan fasilitas terhadap pelayanan juga fasiltas untuk mengelaborasi ketiga kekuatan ini.

Pembangunan dan kemajuan suatu daerah akan berbeda hasilnya bila hanya menjadi tanggung jawab pemerintah saja, tetapi akan lebih baik lagi bila melibatkan 2 pihak selain pemerintah yang diantaranya adalah pihak swasta. 

Sebelum terlalu jauh, baiknya dalam tulisan saya mecoba menampilkan sederhana mengenai perbedaan pemerintaahan dan pemerintah kiranya kejelasan akan posisi karyawan swasta di perwakilan bisa kita kenali lebih dalam. Pemerintahan ini isinya adalah pemerintah di eksekutif, perwakilan di legislatif dan pengadil hukum di yudikatif. Kata legislatif hanya untuk perwakilan ditingkat DPR RI sedangkan di tingkat DPRD Provinsi dan Kabupeten dengan penamannya sendiri, ini akan saya bahas di tulisan lainnya. Selanjutnya bahwa pemerintah itu adalah bagian dari pemerintahan, pihak swasta bisa mengambil peran ganda selain berdiri sendiri sebagai pihak swasta (private sector) juga bisa masuk dalam pemerintahan bukan di pemerintah.

Kembali ke pihak swasta, saya akan mencoba mengerucutkan contoh yang ada di Kabupaten Bone. Kabupaten Bone juga bisa diklasifikasikan menjadi 3 (tiga) seperti yang telah dipaparkan di atas mengenai admistrasi publik, yakni  pemerintahannya. Pihak swasta dan lembaga-lembaga masyarakatnya. Pihak swasta saya akan bagi lagi menjadi 2, yakni pelaku usaha (pemilik) dan karyawan swasta. Bahasan ini akan coba melihat dari karyawan swasta dahulu setelahnya nanti saya akan mencoba menulis juga mengenai pelaku usahanya.

Karyawan swasta ini bisa kita lihat di banyak sudut kota yang pembagian pengelolaannya menggunakan pola pemetaan wilayah masing-masing. Karyawan swasta ada istilah karyawan BUMN dan pula ada karyawan swasta biasa. Lebih dalam lagi dan banyak penamannya, ada yang karyawan tetap, karyawan organik, karyawan kontrak yang paling akrab ditelinga karyawan outsourcing. Masing-masing klasifikasi punya hak dan tanggung jawab berbeda dengan job descriptionmasing-masing, di pemerintahan dikenal dengan TUPOKSI atau tugas pokok dan fungsi.

Kabupaten Bone lapangan kerjanya sangat terbantu oleh pihak swasta namun pihak swasta ini sepertinya berdiri sendiri, bilapun ada yang terkoneksi dengan pemerintahan hanya beberapa saja, ini fakta yang ada, meski ada SKPD yang diminta untuk menangani hal ini. Sudut pandang Pemerintah Kabupaten telah melakukan banyak namun bila mendengar curhatan sang karyawan swasta, mereka merasa pemerintah belum terlalu menyentuh. Bawaannya subjektif dari pihak swasta, iya. Karena tujuan organisasinya berbeda, bila bertemu dengan karyawan swasta maka kata yang paling fasih di mulut dan telinganya adalah “target”.

Apakah pihak swasta ingin difasilitasi untuk mencapai targetnya secara fisik? Saya rasa bukan itu penekanannya meski dalam hati si karyawan swasta “mau banget”. Hal sederhana saja yang kita ingin lihat dari pemerintah dengan keberadaan karyawan swasta yakni, apakah pemerintah mengakui keberadaan karyawan swasta ini? Bila iya, apakah ada database jumlah karyawan swasta dengan pengklasifikasian BUMN dan non BUMN, Karyawan tetap atau Outsoursing? Jangan-jangan data perusahaannya pun tidak dimiliki oleh Pemerintah Kabupaten, klasifikasi perusahaannya pun tidak dimengerti. Apalagi mencoba mengatakan bahwa telah berbuat banyak dengan karyawan swasta dan pelaku usaha. Padahal mereka ini selain warga masyarakat yang ingin dilayani juga bisa menjadi pemicu pembangunan Kabupaten.

Keberadaan karyawan swasta adalah solusi baik dari masalah utama yang ada di Kabupaten Bone yakni pengangguran. Maka baiknya perusahaannya diperhatikan agar karyawannya bisa merasa nyaman, tidak hanya menjadikan swasta itu sebagai lumbung Pendapatan Asli Daerah (PAD) saja dengan pajak reklame dan lainnya. Kita bisa mendapat lebih banyak dari sekedar PAD bila ada bagian yang mengingatkan kita untuk bergaul dengan pihak swasta, tidak hanya perusahaan yang kita akrab saja tapi semua data perusahaan yang kita miliki. Kenaikan pendapatan pihak swasta juga akan memberi konstribusi baik bagi daerah.

Karyawan swasta sebenarnya butuh apa di pemerintahan? Beberapa yang mengaggap, sepertinya tidak ada selain izin? Bila bertanya kebeberapa karyawan outsourcing mengenai bagaimana pemerintah kabupaten spontan gerak tubuhnya mungkin ada tangan di kepala mereka, atau bisa jadi kepalanya digeleng nengan tafsiran makna masing-masing bagi si penafsir.

Pemerintah bisa jadi mengukur cara mereka memperhatikan karyawan swasta dengan memberikan izin-izin pelaksanaan atau izin lainnya. Menurut saya itu adalah kewajiban pelayanan, itu menjadi standar dari upaya memberikan pelayanan yang baik. Pemerintah bisa saja berdalih bahwa kan bisa saja izin itu kami tahan. Jadi kami bantu dengan mengeluarkan izin itu. Bila Bahasa ini kita temukan dari pemerintah maka, jiwa penguasanya muncul kembali bukan jiwa melayani.

Paling menyedihkan bagi seorang karyawan swasta adalah saat ingin mengurus hal-hal yang sifatnya administratif pribadi di tempat-tempat pelayanan umum, yang harus berhadapan dengan birokrasi yang menunggu. Untuk mengurus hal-hal yang dianggap sepeleh oleh si karyawan swasta ini, tidak sedikit diantaranya akan meminta cuti hanya untuk mengurus hal-hal ini.

Ibarat wanita, karyawan swasta ini ingin dimengerti. Ingin suara-suara mereka terwakilkan di pemerintahan. Karena mereka bukan pengemis tapi bagian dari masyarakat dan lebih penting lagi mereka adalah bagian yang berkonstribusi dari pembangunan wilayah. Bagian yang mengurangi jumlah pengagguran juga bagian yang pastinya secara massive menggerakan roda perekonomian wilayah.


Masih banyak detail mengenai karyawan swasta ini, akan saya tuliskan lagi di suasana fikir terbaik saya. Terima kasih.

Tidak ada komentar:

Posting Komentar