Rabu, 14 September 2016

OPINI: Penundaan DAU 169 daerah, Politis atau Teknis?


Bola salju pemetaan anggaran akibat gaya politik pencitraan

Sangat mencengangkan suatu terobosan yang sangat tidak populer dan beresiko dari sudut pandang politik. Sistem pemilihan langsung untuk memilih kepala daerah dan wakil rakyat mungkin salah satu faktor untuk menterjemahkan visi dan misi menarik, visi dan misi yang bisa memenangkan pergulatan politik untuk mempimpin (berkuasa) yang katanya akan melayani.
Banyak kreatifitas politik yang kadang tidak terhindarkan dengan kondisi teknis, pemetaan anggaran salah satu yang termasuk. Secara hirarki visi misi akan diterjemahkan melalui “perencanaan” dan “pengaggaran”dengan RPJMD, dijelaskan dengan RKPD , KUA/PPAS dan dianggarkan melalui APBD. Namun kerasnya politik kadang memaksakan visi misi itu untuk masuk ke hirarki RPJMD dan turunannya.
Model-model kreatifitas yang saya maksudkan bisa berupa pendidikan gratis, kesehatan gratis, dan beberapa model-model layanan yang membesarkan peluang untuk bisa memenangkan persaingan politik, urusan RPJMD sampai APBD di urus setelahnya.
Muncullah masalah baru, APBD terdiri dari apa saja? Untuk pendapatannya terdiri PAD (pajak daerah,retribusi dan lainnya), Dana Perimbangan (DAU,DAK,Bagi Hasil Pajak/bukan), lain-lain pendapatan yang sah (hibah dan semacamnya), dimana hampir dari beberapa Pemda,pemkot maupun Pemprov sangat bergantung dari dana perimbangan diantaranya DAU dan DAK. Saat ditelusuri lebih jauh tentang pemetaannya, maka persentasi pengalokasiannya (belanja) akan terbebani lebih banyak ke belanja tidak langsung termasuk diantaranya belanja pegawai dimana rata-rata lebih dari 50% bahkan kadang sampai diangka 70% lebih. Mana lagi saat ingin memenuhi kebutuhan yang gratis-gratis tadi. Ibarat bola salju yang terus menggelinding, semakin menggelinding semakin besar dan bisa menjadi bom waktu. Kebutuhan yang gratis, hanyalah bahasa manis untuk memikat namun akan mejadi bagian untuk pengalokasian anggaran dan bila semakin bulan semakin bertambah, semakin tahun semakin bertambah maka kita akan panen pahit pemetaan anggaran (defisit).
Menyikapi hal diatas secara teknis saya tidak merasa kompeten untuk mendetailkannya tetapi minimal alur dan sebab DAU itu ada, masuk ke APBD, cara memanfaatkannya, besaran konstribusinya bisa kita ukur bersama bila melihat data-data rekapan RPJMD, RKPD maupun APBD. Saya coba mengamati dari disiplin ilmu saya dari sudut pandang kebijakan, dimana kebijakan ini belum populer. Namun di teknis pengambilan kebijakan menurut William Dunn (1990) tahapannya yakni penyusunan agenda kemudian formulasi kebijakan, selanjutnya Adopsi/Legitimasi kebijakan dan yang terakhir penilaian dan evaluasi kebijakan. Idealnya dalam menentukan kebijakan langkah ini yang direkomendasikan oleh Dunn dan setelahnya ada turunan akan implementasi dari kebijakan dimaksud. Membenturkan teori ini dengan kondisi kekinian yang terjadi di Negara kita, maka akan bisa kita tafsirkan bersama sebenarnya layak dan tidaknya akan kebijakan ini, dan apakah ini teknis atau politis.
Melihat kebijakan pemerintah di APBN-P 2016 melalui Menteri Keuangan yang baru, keliahatan langkah teknis dari sisi pengelolaan keuangan negara di mana pemerintah membutuhkan lebih dari 300 Triliun anggaran, untuk menutupi akan kebutuhan anggaran Negara 2016. Langkah yang diambil sebelumnya adalah “Tax Amensti”, dimana dua sisi menjadi serba salah. Bagi petugas pajak, dipaksa akan target politis yang ditentukan, berharap bisa menutupi lebih dari 300 Triliun akan kekurangan anggaran tadi. Di lain sisi kebijakan ini dipermasalahkan oleh Wajib Pajak (WP), terkhusus oleh WP menengah ke bawah. Ironinya lagi, sampai saat ini baru sekitar 10 Triliun hasil dari upaya teknis itu, masih sangat jauh dari kebutuhan.
Banyak alternatif lain, diantaranya mengeluarkan surat utang dan akhirnya teknis baru muncul yakni penundaan akan pengalokasian DAU ke 169 daerah baik pemda,pemkot maupun pemprov. Mereka yang masuk di dalam list adalah yang memiliki sisa anggaran dimana hasil monitoring kementrian keuangan memungkinkan untuk ditunda pencairannya. Sisa anggaran ini juga memunculkan polemik baru, apakah sisa  anggaran itu adalah keberhasilan pengiritan daerah ataukah ketidakmampuan daerah untuk mengelola anggaran sesuai rekomendasi waktu “time line” yang diharapkan.
Kebijakan ini lagi-lagi menimbulkan polemik baru karena adanya beberapa keberatan dari kepala daerah yang termasuk dalam 169 list daerah yang DAUnya ditunda, pembelannya bahwa kebijakan ini diputuskan sepihak tampa berkoordinasi langsung ke 169 daerah dimaksud. Salah satunya Kang Emil sebagai Walikota Bandung juga ikut bersuara terkait ha dan kebijal yang dimaksud.
Kelihatan dari deskripsi di atas bahwa ada ketidak harmonisan keputusan atau kebijakan, kebijakan politik dan teknis. Untuk membenarkan salah satunya adalah hal yang kurang etik mengingat masing-masing punya cara pandang yang berbeda termasuk kacamata poltik maupun kacamata ekonomi dan pengelolaan anggaran. Mirisnya lagi adalah kepanikan akan ditundanya DAU di beberapa daerah, seakan membuka luka lama tentang seberapa bergantungnya daerah dengan DAU. Juga dengan sendirinya akan terdefenisi tentang kurang pedulinya daerah akan pemngembangan daerahnya sendiri yang masih sulit untuk mandiri dengan PAD, atau bisa jadi akibat kurang meratanya kebijakan-kebijakan pembangunan untuk menyebar pembangunan-pembangunan ke daerah untuk memicu PAD-PAD di daerah.
Kompleksitas pun muncul ketika diperhadapkan dengan preses pemilihan kepala daerah yang melibatkan semua masyarakat untuk memilih langsung dan memberikan janji-janji politik yang isinya lebih banyak memanjakan dari memandirikan masyarakat. Bila dianalogikan bahwa lebih banyak mereka memberi kebutuhan 1 hari untuk masyarakatnya dari pada mengajari masyarakatnya untuk memenuhi kebutuhannya selama usia produktifnya. Lucunya lagi masyarakat pun mau, penguatannya bahwa dari pada tidak ada? Kompleksitas pola fikir masyarakat yang termanfaatkan oleh mereka yang jeli melihat cela dari bagaimana mereka mementingkan diri dan kelompoknya sendiri.
Politik pencitraan yang arahnya memanjakan masyarakat secara instan tanpa memikirkan efek domino dan imbas bola salju, menurut pandangan saya akan membuat kompleks pengelolaan-pengolaan teknis termasuk pemetaan anggaran baik di daerah yang efek dominonya juga akan berimbas ke pusat. Seperti halnya kompleksitas kekinian tentang penundaan DAU, haruskah menyalahkan “politik” nya atau “teknis”nya. Atau sebaliknya membenarkan kebijakan “politiknya” atau pelaksanaan “teknis”nya.

M. Awaluddin A.
#orangbiasa

Tulisan ini dimuat oleh harian lokal "Tribun Bone"

tanggal 8 sep 2016

Tidak ada komentar:

Posting Komentar