Kamis, 15 September 2016

OPINI : orang biasa,muda,beda,local wisdom,berkarya (bagian ke-3)




PaddissengengE Silallo Tessirapi

Setelah menulis yang katanya “tulisan berat” di beberapa tulisan terakhir, maka saya memutuskan untuk meringankan tulisan saya lagi, mengingat “tulisan ringan” ini sudah terpetakan dengan beberapa urutan dan sudah ada teman-teman yang menanti. Bukan tanpa alasan, termasuk istri saya pun mengomentari tulisan-tulisan “berat dan ringan” saya. Dari hitungan 100, perkiraan yang senang dengan “tulisan ringan” dan mengena (bisa buat baper) sekitar 85 dan yang berat hanya 15 (survei ringan). Identifikasi Bone Insha Allah akan lebih cerah, merujuk bahwa sudah banyak yang ingin terlibat membangun bone, tidak hanya menyerahkan semua urusannya ke pemerintah apalagi hanya mengertitiknya, tetapi ikut membangun dengan memompa semangat dirinya sendiri dan tidak menjadi beban daerah, keluarga maupun dirinya. “Tulisan berat” lainnya akan saya opinikan lagi bila memang ada kondisi kekinian yang singkron dengan kajian disiplin keilmuan saya.

“PaddissengengE Silallo Tessirapi” adalah bahasa bugis yang artinya kira-kira seperti ini “ilmu pengetahuan saling mendahului (kadang didahului dan bisa jadi mendahului)”. PaddissengengE Silallo Tessirapi merupakan kajian keilmuan dan simpulan sederhana dengan makna yang sangat mendalam oleh tetuah Bugis yang selalu diulang-ulangkan kepada kami olehnya. Dalam tataran ilmiah kajian ini dibahas mendalam dan merupakan kajian utama dalam dunia akademisi yakni filsafat. Dimana dalam kajian ini dijelaskan tentang ontologi, epistimologi dan aksiologi, selain itu juga didalami tentang apa, bagaimana dan untuk apa ilmu itu. Juga apa,bagaimana dan untuk apa pengetahuan itu, serta apa, bagaimana dan untuk apa ilmu pengetahuan itu.

Secara sederhana didefenisiskan bahwa ontologi itu merupakan ilmu tentang realiatas,sederhananya mengetahui tentang apa atau sesuatu yang ada (kemengapaan). Epistimologi tentang bagaimana hal-hal yang ada itu bisa ada, baik benda maupun bukan (kebagaimanaan). Aksiologi adalah kajian tentang nilai-nilai sesuatu (kemanfaatan).

Kata ilmu dalam bahasa Arab "ilm" (Wahid, Ramli Abdul. 1996) yang berarti memahami, mengerti, atau 
mengetahui. Dalam kaitan penyerapan katanya, ilmu pengetahuan dapat berarti memahami suatu pengetahuan, dan ilmu sosial dapat berarti mengetahui masalah-masalah sosial, dan sebagainya.
llmu, sains, atau ilmu pengetahuan adalah seluruh usaha sadar untuk menyelidiki, menemukan, dan meningkatkan pemahaman manusia dari berbagai segi kenyataan dalam alam manusia (Prof. Dr. C.A. van Peursen 2008). Segi-segi ini dibatasi agar dihasilkan rumusan-rumusan yang pasti. Ilmu memberikan kepastian dengan membatasi lingkup pandangannya, dan kepastian ilmu-ilmu diperoleh dari keterbatasannya (Prof. Dr. C.A. van Peursen 2008).

Ilmu bukan sekadar pengetahuan (knowledge), tetapi merangkum sekumpulan pengetahuan berdasarkan teori-teori yang disepakati dan dapat secara sistematik diuji dengan seperangkat metode yang diakui dalam bidang ilmu tertentu. Dipandang dari sudut filsafat, ilmu terbentuk karena manusia berusaha berpikir lebih jauh mengenai pengetahuan yang dimilikinya. Ilmu pengetahuan adalah produk dari epistemologi.

Berbeda dengan pengetahuan, ilmu merupakan pengetahuan khusus tentang apa penyebab sesuatu dan mengapa. Ada persyaratan ilmiah sesuatu dapat disebut sebagai ilmu (Vardiansyah, Dani. 2008). Sifat ilmiah sebagai persyaratan ilmu banyak terpengaruh paradigma ilmu-ilmu alam yang telah ada lebih dahulu.

Membahas ilmu ini memang agak mumet, mendefenisikannya saja sudah mulai berputar dan berputar. Tetapi kajian ini akan terus ditemuai oleh mereka yang serius akan jenjang keilmuannya yang diarahkan ke kepakaran atau kekhususannya, mulai dari sekolah lanjutan di strata satu sampai ke yang paling wahid strata tiga akan terus bertemu dengan kajian ini.

Mengherankan kembali lagi, mengapa se “simpel” itu nenek moyang kami orang bugis menyimpulkannya. Hanya dengan kalimat “PaddissengengE Silallo Tessirapi”. Bahwasanya ilmu pengetahuan itu saling mendahului, beberapa ilmu pengetahuan kita tahu, mengerti dan pahami tetapi orang disekitar kita tidak, begitupun sebaliknya. Orang disekitar ini, meski saudara kembar ataupun teman kelas yang dari sekolah dasar sampai sekolah lanjutan kita mengenyam pendidikan dengan sekolah dan guru yang sama sekalipun. Semestinya ilmunya sama karena cara mendapatkannya sama, kenyataannya tidak.

Sebelumnya, saya memaknai kalimat tetuah kami ini “PaddissengengE Silallo Tessirapi” sebagai jimat untuk merantau ataupun berkompetisi. Makna pertama adalah jangan pernah takut bersaing, berkompetisi dan apapun sejenisnya dengan siapa pun, karena “PaddissengengE Silallo Tessirapi” “ilmu pengetahuan itu saling mendahului, ada yang kita tahu mereka belum tahu”. Makna yang kedua bahwa janganlah angkuh dan sombong akan ilmu yang kita miliki karena “PaddissengengE Silallo Tessirapi, ada yang mereka tahu kita belum tahu”.

Sesederhana itu dulunya saya memaknai pesan tetuah kami tentang “PaddissengengE Silallo Tessirapi”. Setelah mencoba menggali informasi tentang ilmu ini, melalui jenjang demi jenjang disiplin keilmuan dan juga terus belajar maka saya kembali coba menghubungkan tentang beberapa teori kajian dan pepatah “PaddissengengE Silallo Tessirapi”. Bahwa dari kalimat ini yang menggambarkan tentang kekhususan, tentang kepakaran dan tentang keahlian. Dan semua orang memiliki potensi masing-masing yang diterjemahkan dalam kurikulim 2013 untuk menemukenali lebih dini potensi itu dan mengarahkannya.

“PaddissengengE Silallo Tessirapi” adalah gambaran tentang bagaimana kita bisa pakar dan ahli dibidang kita masing-masing, seberapa besar power filsafat yang mendorongnya dan dengan membungkus metedeologi maka akan memungkinkan pengakuan akan kepakaran itu. Ilmu pengetahuan pun tidak terbatas dengan kajian akademik, mereka yang menanam di sawah, mengayuh becak dan turun ke laut juga bagian dari ilmu pengetahun itu sendiri. Minimal kita bisa belajar tentang bagaimana mereka bisa bertahan hidup dengan keras usahanya karena punya malu yang tepat penempatannya “siri dipusiri siri de dipusiri”, tidak dengan mudah menengadahkan ke atas tangannya untuk meminta, apalagi mengambil hak yang bukan haknya.

“PaddissengengE Silallo Tessirapi” menggambarkan tentang bagaimana kita tetap harus percaya diri sekecil apapun kita, semisikin dan serendah apapun derajat kita dalam tatanan sosial, karena ada kalanya kita tetap bisa bersaing dalam tatanan ilmu pengetahuan dan bahkan mampu mengubah nasib kita. “Allah akan meninggikan derajat orang-orang yang beriman dan berilmu”, tidakkah kita percaya akan janji ini? Jangan berhenti belajar, jangan membatasi diri untuk belajar, bahkan kadang pembelajaran ampuh itu tidak satu-satunya dari bangku akademik.

Teruslah belajar bila peluangmu ada untuk menjenjangkan pendidikanmu, sekicil apapun peluang itu. Ada 24 jam yang sama yang Allah berikan ke kita, manfaatkan untuk terus belajar. Belajar yang membawa manfaat, belajar membantu sesama, belajar menjual kecil-kecil yang halal, belajar untuk tidak terus bergantung kepada orang tua, belajar untuk malu saat mengambil hak orang lain, belajar untuk terus menebar kebaikan. Belajar untuk jadi orang yang insha Allah akan sukses. Kalaupun terjebak dalam suatu kesalahan maka belajarlah untuk tidak mengulang kembali kesalahan itu.

Teruslah belajar karena “PaddissengengE Silallo Tessirapi”.
Jangan takut berkompetisi karena “PaddissengengE Silallo Tessirapi”
Jangan angkuh akan ilmu mu karena “PaddissengengE Silallo Tessirapi”


M. Awaluddin A.
Kader Lamapatunru
Mahasiswa Ilmu Administrasi Publik UNM


Tulisan ini dimuat di media online
www.bonepos.com tanggal 15 sep 2016

Rabu, 14 September 2016

OPINI: Fashar Bakal Mulus di Pilkada 2018





Tidak terasa waktu semakin berlalu, terus berjalan rutinitas keseharian yang sebagaian diantara kita disibukkan dan beberapa juga yang melaluinya dengan biasa-biasa saja. Informasi demi informasi pun silih berganti dan berkembang menjadi buah bibir publik di Kabupaten Bone. Akses informasi pubik pun direkomendasikan oleh beberapa sumber, ada yang melalui media cetak lokal, media cetak regional yang di dalamnya membahas tentang lokal Kabupaten Bone, media elektronik maupun media online, informasi-informasi yang dikembangkan masyarakat melalui NGO atau sahabat-sahabat kita yang mengabdi untuk masyarakat dengan LSM, diskusi warung kopi, dan juga ada istilah “gosip” yang bahasanya lebih kurang seperti ini, bahwa ini saya dengar langsung dari orangnya, berpindah obrolan bergulir lagi dengan bahasan yang sama dan seterusnya. Tapi itulah dinamika kekinian publikasi informasi di Kabupaten Bone.

Melihat perkembangan informasi utamanya di media cetak ataupun online penulis mengamati bahasan-bahasan Pilkada belum terlalu menguak, bilapun ada bahasan di warkop masih sekedar “bisik-bisik”, mungkin saja karena analisa luaran berpendapat bahwa Fashar bakal mulus di Pilkada 2018 nanti. Bila ada figur yang berani menantang Fashar, mungkin tidak se adem sekarang mengingat tersisa waktu yang tidak lama lagi untuk kebiasaan hitungan persiapan pilkada.

Sebelum lebih banyak mengomentari kondisi Pilkada 2018 nanti di Kabupaten Bone, baiknya saya coba melampirkan beberapa literatur dan kajian tentang hal ini, yang kiranya bisa dijadikan rujukan bersama. Secara defenisi pemilihan umum juga disebut “Political Market” (Dr.Indira Samego), dijelaskan bahwa pemelihan umum adalah pasar politik tempat individu/masyarakat berinteraksi untuk melakukan kontrak sosial (perjanjian masyarakat) antara peserta pemilihan umum (partai politik, calon kepala daerah yang diusung parpol ataupun perseorangan) dengan pemilih (rakyat) yang memiliki hak pilih setelah terlebih dahulu melakukan serangkaian aktivitas politik yang meliputi kampanye, propoganda, iklan politik melalui media massa, ataupun kominikasi langsung “face to face” atau lobby yang berisi pesan mengenai program, platform, asas, ideologi serta janji-janji politik lainnya guna meyakinkan pemilih sehingga dapat dipilih pada saat pencoblosan. Selain defenisi itu penulis juga merekomendasikan untuk melihat rujukan baru pada Peraturan KPU RI No. 5 Tahun 2016 tentang perubahan kedua atas Peraturan KPU No 9 Tahun 2015 tentang pencalonan Pemilihan Kepala daerah, silahkan di akses di link berikut : Peraturan KPU RI No. 5 Tahun 2016

Juga ada hasil kajian penelitian mahasiswa Pascasarjana yang dilakukan oleh Lamtangon Malulu dengan judul faktor-faktor yang mempengaruhi keterpilihan Calon Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah di Tapanuli Utara, dijelaskan dalam kajian pustakanya bahwa beberapa faktor yang memungkinkan mempengaruhi keterpilihan calon dalam proses Pilkada. Faktor-faktor itu diantaranya prilaku memilih dengan pendekatan sosilologis dan psikologis. Partisipasi politik. Syarat-sayarat calon kepala daerah dan wakil kepala daerah ada yang diusung partai politik juga melalui jalur perseorangan. Modal calon dalam Pilkada diantaranya modal politik, modal sosial dan modal ekonomi. Juga ada “treatment” kampanye yakni model kampanye dengan model pertemuan terbatas, tatap muka dan dialog, ataupun dengan media massa.

Dalam tatanan budaya politik Gabrill A. Almond dan Powell mendefinisikannya bahwa budaya politik sebagai dimensi psikologi dari sistem politik yang bersumber dari prilaku manusia. Selanjutnya digambarkan lagi oleh Almon dan Verba (Rahman A, 2007) tentang budaya politik yang meliputi aspek kognitif, afektif dan evaluatif. Orientasi kognitif arahnya lebih ke pengetahuan dan kepercayaan pada politik, peranan dan segala kewajibannya serta input dan outputnya. Orientasi afektif lebih kepada kecendrungan emosi dan perasaan terhadap sistem politik, peranannya, para aktor dan penampilannya. Orientasi evaluatif yakni pertimbangan terhadap sistem politik yang menyangkut keputusan dan pendapat tentang obyek-obyek politik yang secara tipikal melibatkan kombinasi standar nilai dan sistem dengan infromasi dan perasaan.

Merujuk dari kajian-kajian di atas secara sederhana kita bisa mencoba memetakan potensi Fashar pada Pilkada 2018 yang akan datang. Dari kajian evaluatif secara luas kita bisa mencoba melihat histori Pilkada sebelumnya berkenaan dengan calon-calon yang pernah ikut bersaing dengan Fashar kala itu. Mustaman-Sultan Pawi dengan PDK, Hanura dan PIS. Irsan Idris Galigo- Yuslin Patawari melalui jalur perseorangan. Taufan Tiro-Promal Pawi dengan PAN. Fashar-Ambo Dalle usungan Golkar,PKS,PPP dan PKB. Mappamadeng-Said Pabokori melalui jalur PDIP dan 15 partai non parlemen lainnya. Dan yang terakhir Mangunsidi-Sumardi yang juga menggunakan jalur perseorangan.

Jalur pesrseorangan dan jalur partai politik merupakan piliahan untuk menjadi prasayarat maju pada pilkada sesuai rujukan ilmiah dan rujukan aturan baru KPU sebelumnya. Atas dasar dimaksud kita bisa menerawang partai mana yang masih potensi mengusung calon pada 2018 merujuk hasil perolehan kursi partai politik DPRD Bone pada pemilu 2014. Berikut urutannya, Golkar 15 Kursi, PAN dan Gerindra 5 Kursi, Demokrat dan Nasdem 4 Kursi, PKS 3 Kursi, PDIP PPP HANURA dan PBB masing-masing 2 kursi dan PKB 1 kursi.

Mengaitkan nama-nama pesaing terdahulu dan potensi partai pengusung hasil pemuli 2014 terlihat potnesi Fashar untuk mulus di Pilkada 2018, bukan tanpa alasan mengingat pesaing berat terdahulu Irsan dan Taufan Tiro memungkinkan untuk tidak bergabung dalam kompetisi 5 tahunan ini kecuali bila ada regulasi baru yang memungkinkannya dan juga inisiasi dari calon dimaksud. Selain dua nama ini kita melihat nama-nama seperti Mustaman, Mappamadeng, Mangunsidi berikut calon wakilnya terdahulu juga belum tenar dalam perbincangan dari tatanan informasi yang di konsumsi publik Bone akhir-akhir ini. Padahal dijelaskan sebelumnya dari hasil kajian ilmiah bahwa kebutuhan akan Modal politik, sosial dan ekonomi mestinya terpenuhi atau minimal telah kelihatan potensinya saat ini untuk bisa mulus pada Pilkada 2018 nantinya.

Mendalami dari hasil perolehan kursi DPRD Bone 2014, partai-partai yang besar peluang untuk mengajukan figur dan atau kadernya diantaranya Golkar, Gerindra, PAN, Demokrat, Nasdem dan atau koalisi dari partai lainnya termasuk partai besar yang disebutkan sebelumnya. Dari kader-kader ini ada nama figur yang juga sekaligus kader punya potensi untuk bersaing diantaranya Akbar Yahya (Ketua DPRD/Golkar) dan Irwandi (DPRD Sul-Sel/ PAN), juga tidak menutup kemungkinan figur-figur baru yang secara Modal, baik modal politik, sosial dan ekonomi yang mampu meyakinkan partai pengususung dan masyarakat secara umum untuk bisa bersaing dengan nama besar Fashar.

Mulusnya Fashar untuk Pilkada 2018 ini masih dibayangi partai pengusung, bila Fashar-Ambo Dalle memungkinkan dipaktekan kembali oleh Golkar maka besar peluang untuk itu. Tetapi bila Fashar tidak diusung Golkar merujuk pada konflik Golkar sebelumnya, maka ada pemetaan baru untuk Pilkada 2017. Keseruan akan perbincangan infromasi publik di Kabupaten Bone akan diramaikan dengan kalkulasi politik baru. Bahakan pernah dipublikasikan tentang PAN siap mengusung Fashar yang secara sederhana kita melihat ada komunikas Fashar di PAN, Irwandi kah yang akan mendampingi? Terlau dini kita memfonis, DKI Jakarta saja masih berkutak dengan pencalonannya. Selain itu bila Golkar pecah maka bermunculan kader Golkar lainnya, Ambo Dalle dan Akbar Yahya diantaranya. Karena politik itu sangat dinamis maka bisa saja kendaraan partai ini tidak memaksakan kadernya untuk menjadi Bupati tergantung bargaining dan elaktebilitas untuk menghitung peluang politik di Pilkada nantinya.

Jika Fashar tidak di Golkar secara otomatis Ambo Dalle akan bersaing berhadapan, dan merujuk dari faktor potensi terpilihnya, maka peluang Ambo Dalle untuk maju berhadapan atau mewakilkan dirinya bisa terjadi. Rabaan akan Calon wakil Fashar pun akan dicari tahu terus. Pemilu sebagai “Political Market” akan semakin terlihat, nilai jual partai akan kelihatan, figur pun akan menjadi variabel yang memungkinkan adanya bargaining ataupun tawar menawar.

Benarkah Fashar bakal mulus di Pilkada 2018 ataukah dinamisasi poltik terjadi di Kabupaten Bone. Basih banyak waktu untuk acuan diskusi yang bisa sama kita kembangkan. Secara amatan sederhana akan politk, melalui tulisan ini saya menghantarkan akan harapan-harapan saudara kita untuk tingkat kesejahteraan mereka, anak muda yang selalu berharap akan putusan-putusan politis bisa berpihak ke mereka dan khalayak, semoga sisa waktu pemerintahan dan menyongsong Pilkada 2018 nantinya tidak merugikan khalayak dengan dinamisasi politisnya.

M. Awaluddin A.
#orangbiasa

Tulisan ini dimuat oleh media online
www.bonepos.com tanggal 11 sep 2016

OPINI: Bayangan “Patologi Birokrasi” pada Proyek IKM dan Hibah Reklamasi di Bone






Bone beberapa hari ini semakin hangat dalam dua perbincangan di atas, dimana perbincangan dimaksud tertuang dan tersajikan ke publik dengan beberapa model. Melalui unjuk rasa, punilasan ungkapan-ungkapan di media cetak lokal, diskusi warung kopi dan sampai ke sahut-sahutan di media sosial.

Sebagai sahabat yang berkecimpung di dunia ilmiah yang kebetulan penulis dalam konsentrasi kepakaran ilmu administrasi publik, juga ingin sedikit memberi cara pandang dari sisi kajian ilmiah dan beberapa rujukan yang mungkin dianggap sepadan dengan konteks kekinian yang ada di kampung kelahirannya.
Terpublikasinya proyek IKM di sekitaran Kecamatan Awangpone dan adanya tuntutan dari yang mengatasnamakan diri “suku bajo” di Kecamatan Tanete Riattang Timur, mengenai hibah reklamasi adalah sebab penulis mencoba untuk melihatnya dari sudut pandang akademik yang secara etik tidak bermaksud untuk menghakimi pihak yang mana yang “benar” atau pihak yang “salah”.

Teringat materi kuliah dua tahun yang lalu penulis pernah diminta untuk membedah mengenai masalah-masalah birokrasi, yang kebetulan dalam ilmu “Public Administration” dikenal dengan istilah “Patologi Birokrasi”.

Patologi mulanya dikenal dalam dunia medis yang diartikan sebagai penyakit, seiring waktu terjadi kegelisahan oleh pakar administrasi publik mengenai konsep birokrasi yang ditenarkan oleh Weber, akhirnya mencullah istilah “patologi birokrasi” sebagai ungkapan tentang sakitnya birokrasi yang banyak tidak berpihak ke masyarakat dalam konsep weberian ini.

Patologi Birokrasi lebih dalam oleh Prof. Dr. Sondang P. Siagian, MPA (1994) dikatakan bahwa ada beberapa contoh penyakit (patologi) birokrasi yang lazim dijumpai. Penyakit – penyakit tersebut dikategorikan dalam lima macam :
1.        Patologi yang timbul karena persepsi dan gaya menejerial para pejabat dilingkungan birokrasi (birokrat). Diantara patologi jenis ini antara lain, penyalahgunaan wewenang dan jabatan, menerima suap, arogansi dan intimidasi, kredibilitas rendah, dan nepotisme.
2.       Patologi yang timbul karena kurangnya atau rendahnya pengetahuan ketrampilan para petugas pelaksana berbagai kegiatan operasional. Diantara patologi jenis ini antara lain, ketidaktelitian dan ketidakcekatan, ketidakmampuan menjabarkan kebijakan pimpinan, rasa puas diri, bertindak tanpa pikir, kemampuan rendah, tidak produktif, dan kebingungan.
3.   Patologi yang timbul karena karena tindakan para anggota birokrasi melanggar norma hukum dan peraturan perundang – undangan yang berlaku. Diantara patologi jenis ini antara lain, menerima suap, korupsi, ketidakjujuran, kleptokrasi, dan mark up anggaran.
4.    Patologi yang dimanifestasikan dalam perilaku para birokrasi yang bersifat disfungsional atau negatif. Diantara patologi jenis ini antara lain, bertindak sewenang-wenang, konspirasi, diskriminatif, dan tidak disiplin.
5.    Patologi yang merupakan akibat situasi internal dalam berbagai instansi di lingkungan pemerintah. Diantara patologi jenis ini antara lain, eksploitasi bawahan, motivasi tidak tepat, beban kerja berlebihan, dan kondisi kerja kurang kondusif.

Lebih lanjut bila menggunakan terminologi Smith berkenaan dengan kinerja birokrasi yang buruk, dapat dipetakan dalam dua konsep besar yakni:
1.    Disfunctions of bureaucracy, yakni berkaitan dengan struktur, aturan, dan prosedur atau berkaitan dengan karakteristik birokrasi atau birokrasi secara kelembagaan yang jelek, sehingga tidak mampu mewujudkan kinerja yang baik, atau erat kaitannya dengan kualitas birokrasi secara institusi.
2.    Mal administration, yakni berkaitan dengan ketidakmampuan atau perilaku yang dapat disogok, meliputi : perilaku korup, tidak sensitive, arogan, misinformasi, tidak peduli dan bias, atau erat kaitannya dengan kualitas sumber daya manusianya atau birokrat yang ada di dalam birokrasi.

Faktor penyebab lain dari patologi birokrasi Menurut JW Schoorl (1984) diantaranya : Kekurangan Administrator yang cakap; Besarnya jumlah aparat birokrasi; Luasnya tugas pemerintahan; Anasir tradisional (nepotisme, patrimonial, hirarkis); dan Sentralisasi dan besarnya kekuasaan birokrasi.
Miftah Thoha (2003), Peter M. Blau dan Marshal W Meyer (2000), Taliziduhu Ndraha (2003) juga menjelaskan tentang beberapa faktor penyebab patologi birokrasi ini yakni: Lemahnya faktor moral; Gaji rendah; Sistem rekrutmen dan promosi tidak baik; Aturan dan mekanisme kerja belum jelas; Birokrasi berpotensi politis; dan Lemahnya pengawasan

Selanjutnya Implikasi patologi birokrasi Merugikan birokrasi sendiri (krisis kepercayaan, delegitimasi sosial, dll), masyarakat, stakeholder, bangsa dan negara; Menghambat tercapainya kemajuan, modernisasi, dan kesejahteraan; Memicu kerawanan sosial dan perubahan sistem secara evolusi dan revolusi.
Dari rujukan-rujukan di atas secara sederhana, penulis mengharapkan kita bisa memahami penyakit atau patologi yang pernah ada dalam kajian-kajian akademik. Selanjutnya mungkin bisa kita temu kenali untuk memasang-masangkan rujukan teori dengan isu kekinian yang sangat hangat di Kabupaten Bone beberapa hari terakhir ini.

Seperti yang penulis sampaikan sebelumnya, bahwa menyikapi isu di Bone saat ini yakni Proyek IKM dan isu Hibah Reklamasi dari sudut pandang akademik kiranya kita bisa lebih bijak memandang tentang potensi isu dimaksud. Ini perlu didalami lebih lanjut, tidak untuk diputuskan lebih cepat tentang salah dan benar, mengingat yang mengangkat isu pun perlu mengenali dasar lebih lanjut tentang proses pengambilan keputusan yang ada dalam birokrasi, mungkin saja ada beberapa pertimbangan yang mendasar pada dua isu dimaksud.
Menyikapi bijak tentang makna terpublikasinya isu proyek IKM dan hibah Reklamasi yang mungkin saja teridentifikasi sebagai “patologi birokrasi”, sebenarnya secara kajian pun ada pilihan-pilhan yang ditawarkan kiranya bisa menjadi solusi terhadap kekhawatiran akan “patologi birokrasi” ini.

Berikut alternatif pemecahan masalah patologi di tubuh birokrasi di Indonesia dalam membangun pelayanan publik yang efisien, responsif, dan akuntabel dan transparan perlu ditetapkan kebijakan yang menjadi pedoman perilaku aparat birokrasi pemerintah sebagai berikut :
1.    Dalam hubungan dengan berpola patron klien tidak memiliki standar pelayanan yang jelas/pasti, tidak kreatif.Perlu membuat peraturan Undang - Undang pelayanan publik yang memihak pada rakyat.
2.    Dalam hubungan dengan struktur yang gemuk, kinerja berbelit - belit, perlu dilakukan restrukturisasi brokrasi pelayanan publik.
3.    Untuk mengatasi Korupsi, Kolusi, dan Nepotisme selain hal diatas diharapkan pemerintah menetapkan perundangan dibidang infomatika (IT) sebagai bagian pengembangan dan pemanfaatan e-Goverment agar penyelenggaraan pelayanan publik terdapat transparasi dan saling kontrol.
4.    Setiap daerah provinsi dan kabupaten dituntut membuat Perda yang jelas mengatur secara seimbang hak dan kewajiban dari penyelenggara dan pengguna pelayanan publik.
5.    Setiap daerah diperlukan lembaga Ombusman. Lembaga ini bisa berfungsiingin mendudukan warga pada pelayanan yang prima. Ombusman harus diberikan kewenangan yang memadai untuk melakukan investigasi dan mencari penyelesaian yang adil terhadap perselisihan antara pengguna jasa dan penyelenggara dalam proses pelayanan publik.
6.    Peran kualitas sumber daya aparatur sangat mempengaruhi kualitas pelayanan, untuk itu kemampuan kognitif yang bersumber dari intelegensi dan pengalaman,skill atau ketrampilan, yang didukung oleh sikap (attitude) merupakan faktor yang dapat digunakan untuk memecahkan masalah patologi atau penyakit birokrasi yang berhubungan dengan pelayanan publik di Indonesia. Untuk itu pelatihan diharapkan mampu menjadi program yang berkelanjutan agar sumber daya aparatur memeliki kecerdasan inteltual,emosional dan spiritual sebagai landasan dalam pelayanan publik.

Semoga dengan tulisan ini, memungkinkan kita bersama untuk lebih bijak menyikapi beberapa isu hangat yang terjadi di Kota tercinta kita ini, dengan mengampil peran masing-masing. Sebagai putra daerah penulis kembali berharap kiranya konsep “Public Administration” yang dimana rohnya adalah untuk mensinergikan antara kinerja pemerintah, keterlibatan sektor swasta dan kontol lembaga swadaya masyarakat bisa bersama-sama membangun Bone ini lebih berdaya saing, saling mengintrospeksi adalah pendewasaan dini untuk bisa bangkit bersama. Pemerintah dengan rujukan “New Public Services” bisa mensejahterahkan rakyatnya begitupun lembaga swadaya masyarakat dan media sebagai control sosial untuk cita-cita pembangunan yang lebih baik.

M. Awaluddin A.
#orangbiasa 

Tulisan ini dimuat oleh media online 
www.bonepos.com tanggal 9 sep 2016