Rabu, 16 November 2016

Kepemimpinan dan pengaruh digital (Respon 4 November di DKI dari Timur Indonesia) Pemimpinku berdamailah dengan digital



Aksi damai yang direncanakan pada 4 November 2016 di DKI mengisi hampir dari semua kolom informasi, kami yang di timur juga menolehkan kepala untuknya. Dalam bayangan saya sebagai penggiat adminitrasi publik dengan konsentrasi digital di wilayah timur Indonesia, bahwa kepemimpinan dan digital semakin mengikat.

Dalam berinovasi beberapa pimpinan daerah mengusung isu transparansi dan mengawinkannya dengan digitalisasi sebagai suatu bentuk transformasi. DKI dengan Qlue dan E-Budgetingnya, Bandung dengan E-Comanndernya dan beberapa aplikasi lokal, Surabaya dengan E-Governmentnya, Bayuwangi, dan termasuk Makassar dengan Smart Citynya.

Pemimpin transformasional yang inovatif tidak terlepas dari konsep dasar pemimpin itu sendiri dimana adopsi digitalnya dari barat juga butuh filter yang sangat baik dan tidak meninggalkan kearifan lokal, dimana etika dan bhinneka tunggal ika menjadi bagian yang sangat dibutuhkan.

Fungsi dari pemimpin secara umum diantaranya menciptakan visi, mengembangkan budaya organisasi, menciptakan sinergi, menciptakan perubahan yang positif, memotivasi para pengikut, memberdayakan pengikut, mewakili sistem sosial, manajer konflik dan membelajarkan organisasi. (Wirawan, 2013).
Publikasi kepemimpinan transformasional yang mengusung digitalisasi diantaraya OMB (Office of Management and Budget- Excecutive of the President of the United State) 2002 tentang strategi E-Government.  Mengelompokkan tentang pola komunikasi digital pemerintahan menjadi G2C (Government to Citizen), G2B (Government to Business), G2G (Government to Government) dan IEE (Internal  Efficiency and Effectiveness). Dimana kominukasi digital ini bagi pemerintah dianataranya bagaimana oraganisasi Pemerintah berkomunikasi dengan masyarakat, dengan sektor swasta, dengan sesama organisasi pemerintahan dan antar anggota organisasinya.

Selanjutnya dalam kajian UNESCO berkolaborasi dengan Communication and Information (CI) in Asia tentang E-Government (2006), memaparkan evolusi government mulai dari konvensional, elektronik dan Ubiquitos Government . Dimana dalam penjelasannya konvensional yang masih menggunakan fax dan layanannya terikat jam kerja, e-government dengan layanan 24 jam meski harus terkonseksi hanya melalui komputer (PC) dan internet dan U-governmnet dengan respon 24 jam dengan mobilitas tinggi termasuk dengan menggunakan smartphone.

Sangat mengikat antara siklus pemerintah,sektor swasta, organisasi masyarakat yang meminta pemimpin mengolaborasikan dengan sangat baik termasuk dalam konteks komunikasinya dengan media digital.
Akses informasi saat ini terlihat sangat padat dengan kegiatan untuk merespon komunikasi digital. Dimana pembesar negara ini juga ikut bergerak meresponnya, terlihat bahwa untuk membendung kekuatan digital ini sedikit kewalahan. Jokowi, Prabowo sampai SBY bergerak merespon derasnya efek digital yang ada.
Digitalisasi yang dijadikan senjata oleh pertahana DKI dengan E Budgeting saat penentuan APBD dengan Pergub dan respon “bottom up” melalui aplikasi Qlue sebagai produk digital juga berbuah lain saat kecepatan digital menjalar mengenai informasi penafsiran Al Maidah 51. Sampai pada perangkat-perangkat penting Negara kewalahan untuk membendung responnya.

Media sosial sebagai produk digital terfavorit menjadikan “meme” dan potongan video youtube begitu cepatnya menjadi trending topic ataupun viral. Media massa cetak, elektronik dan media online berjibaku untuk membendungnya.

Mantan seteru, Jokowi dan prabowo dipaksakan untuk berdiplomasi, Prabowo pun keliling membawa pesan sampai ke PKS. SBY dua hari terakhir juga bergerak ke Kantor Menko Polhukam yang katanya sebagai kujungan saling sapa antar sesama mantan dan pejabat Menko Polhukam, hingga Mantan presiden ini menjenguk mantan wakilnya JK.

Paradigma kepemimpinan dan digital semakin akrab, sebagai pengkaji adminitrasi publik dengan digtalisasi saya menyikapi hal ini sebagai pembelajaran baru dalam dinamika politik dan tata bernegara, tata mengelola pemerintahan pusat maupun daerah.

Menyikapai proses pilkada DKI sampai menggiring Istana, melibatkan Bareskrim, rencana mengsorbankan Brimob, Densus dan membaurkan Polwan ke demontran, membuat mantan Presiden bersafari, mantan rival memediasi ke partai koalisinya, oraganisasi Muslim dan ulama di ceramahi.

Kepanikan negara dengan petingginya, saya melihat pentingnya pemimpin akrab dengan digital. Akrab dalam tatanan tahu lebih cepat, mengantisipasi lebih dini, memproyeksi sebab akibat digital lebih detail. Kecolongan taksi online semoga tidak merembes dengan pergerakan massa di aksi damai  4 November 2016 DKI ini.
Membenarkan upaya dengan menurunkan tim cyber di KPU dan Bawaslu, menurunkan tim cyber Polri merupakan upaya yang sangat maju, tetapi perlu diakui masyarakat dan organisasinya tidak kalah cepat memanfaatkan digital ini. Penelitian tentang penataan digital telah disajikan lebih dari 10 tahun yang lalu.

Selain digital sebagai pendongkrak kepopuleran pemimpin transformasional, tatanan fungsi kepemimpinan pun baiknya tidak ikut digeser. Nilai-nilai dasar maupun fungsi kepemimpinan dengan kearifan lokal dan etika juga baikya dijaga, sekiranya aman dengan ditelannya informasi negatif oleh digitalisasi seperti kejadian saat ini.

Sangat setuju bahwa negara ini butuh perubahan, bahwa negara ini ingin bebas dengan korupsi, butuh kepemimpinan transformasional dan digitalisasi, namun juga tanpa menggeser Pancasila, menggeser nilai luhur akan dibentuknya negara ini, nilai-nilai luhur peradaban nusantara maupun Bhinneka Tunggal Ika.
Sedikit titipan dari timur, buat para pemimpinku yang ada disana, kami menitipkan harapan kiranya keadilan tetap ada bumi Indonesia ini, keadilan yang tidak menjadikan politik mengambil alih posisi hukum di negara ini. Intervensi struktural, intervensi partai, intervensi organisasi mohon dijadikan intervensi untuk kebersamaan dalam keragaman. Percayalah kontrol sosial dengan sebutan “digital” akan semakin memungkinkan percepatan kedua arah bagai pisau bermata dua.

M.Awaluddin A.
Penulis adalah
Mahasiswa Program Doktor Administrasi Publik Universitas Negeri Makassar Angk. 2014
aktif memberi masukan dalam pengelolaan distribusi Telkomsel Wilayah Luwu Raya dan Toraja Utara
Aktif di OKP Lokal Lamappatunru Kabupaten Bone

dipublikasikan di media on line "penarakyat.com"
dipublikasikan di media online "www.bonepos.com"
diterbitkan oleh media lokal "tribun bone"

Kepemimpinan dan pengaruh digital (Respon 4 November di DKI dari Timur Indonesia) Pemimpinku berdamailah dengan digital



Aksi damai yang direncanakan pada 4 November 2016 di DKI mengisi hampir dari semua kolom informasi, kami yang di timur juga menolehkan kepala untuknya. Dalam bayangan saya sebagai penggiat adminitrasi publik dengan konsentrasi digital di wilayah timur Indonesia, bahwa kepemimpinan dan digital semakin mengikat.
Dalam berinovasi beberapa pimpinan daerah mengusung isu transparansi dan mengawinkannya dengan digitalisasi sebagai suatu bentuk transformasi. DKI dengan Qlue dan E-Budgetingnya, Bandung dengan E-Comanndernya dan beberapa aplikasi lokal, Surabaya dengan E-Governmentnya, Bayuwangi, dan termasuk Makassar dengan Smart Citynya.

Pemimpin transformasional yang inovatif tidak terlepas dari konsep dasar pemimpin itu sendiri dimana adopsi digitalnya dari barat juga butuh filter yang sangat baik dan tidak meninggalkan kearifan lokal, dimana etika dan bhinneka tunggal ika menjadi bagian yang sangat dibutuhkan.

Fungsi dari pemimpin secara umum diantaranya menciptakan visi, mengembangkan budaya organisasi, menciptakan sinergi, menciptakan perubahan yang positif, memotivasi para pengikut, memberdayakan pengikut, mewakili sistem sosial, manajer konflik dan membelajarkan organisasi. (Wirawan, 2013).
Publikasi kepemimpinan transformasional yang mengusung digitalisasi diantaraya OMB (Office of Management and Budget- Excecutive of the President of the United State) 2002 tentang strategi E-Government.  Mengelompokkan tentang pola komunikasi digital pemerintahan menjadi G2C (Government to Citizen), G2B (Government to Business), G2G (Government to Government) dan IEE (Internal  Efficiency and Effectiveness). Dimana kominukasi digital ini bagi pemerintah dianataranya bagaimana oraganisasi Pemerintah berkomunikasi dengan masyarakat, dengan sektor swasta, dengan sesama organisasi pemerintahan dan antar anggota organisasinya.

Selanjutnya dalam kajian UNESCO berkolaborasi dengan Communication and Information (CI) in Asia tentang E-Government (2006), memaparkan evolusi government mulai dari konvensional, elektronik dan Ubiquitos Government . Dimana dalam penjelasannya konvensional yang masih menggunakan fax dan layanannya terikat jam kerja, e-government dengan layanan 24 jam meski harus terkonseksi hanya melalui komputer (PC) dan internet dan U-governmnet dengan respon 24 jam dengan mobilitas tinggi termasuk dengan menggunakan smartphone.

Sangat mengikat antara siklus pemerintah,sektor swasta, organisasi masyarakat yang meminta pemimpin mengolaborasikan dengan sangat baik termasuk dalam konteks komunikasinya dengan media digital.
Akses informasi saat ini terlihat sangat padat dengan kegiatan untuk merespon komunikasi digital. Dimana pembesar negara ini juga ikut bergerak meresponnya, terlihat bahwa untuk membendung kekuatan digital ini sedikit kewalahan. Jokowi, Prabowo sampai SBY bergerak merespon derasnya efek digital yang ada.
Digitalisasi yang dijadikan senjata oleh pertahana DKI dengan E Budgeting saat penentuan APBD dengan Pergub dan respon “bottom up” melalui aplikasi Qlue sebagai produk digital juga berbuah lain saat kecepatan digital menjalar mengenai informasi penafsiran Al Maidah 51. Sampai pada perangkat-perangkat penting Negara kewalahan untuk membendung responnya.

Media sosial sebagai produk digital terfavorit menjadikan “meme” dan potongan video youtube begitu cepatnya menjadi trending topic ataupun viral. Media massa cetak, elektronik dan media online berjibaku untuk membendungnya.

Mantan seteru, Jokowi dan prabowo dipaksakan untuk berdiplomasi, Prabowo pun keliling membawa pesan sampai ke PKS. SBY dua hari terakhir juga bergerak ke Kantor Menko Polhukam yang katanya sebagai kujungan saling sapa antar sesama mantan dan pejabat Menko Polhukam, hingga Mantan presiden ini menjenguk mantan wakilnya JK.

Paradigma kepemimpinan dan digital semakin akrab, sebagai pengkaji adminitrasi publik dengan digtalisasi saya menyikapi hal ini sebagai pembelajaran baru dalam dinamika politik dan tata bernegara, tata mengelola pemerintahan pusat maupun daerah.

Menyikapai proses pilkada DKI sampai menggiring Istana, melibatkan Bareskrim, rencana mengsorbankan Brimob, Densus dan membaurkan Polwan ke demontran, membuat mantan Presiden bersafari, mantan rival memediasi ke partai koalisinya, oraganisasi Muslim dan ulama di ceramahi.

Kepanikan negara dengan petingginya, saya melihat pentingnya pemimpin akrab dengan digital. Akrab dalam tatanan tahu lebih cepat, mengantisipasi lebih dini, memproyeksi sebab akibat digital lebih detail. Kecolongan taksi online semoga tidak merembes dengan pergerakan massa di aksi damai  4 November 2016 DKI ini.
Membenarkan upaya dengan menurunkan tim cyber di KPU dan Bawaslu, menurunkan tim cyber Polri merupakan upaya yang sangat maju, tetapi perlu diakui masyarakat dan organisasinya tidak kalah cepat memanfaatkan digital ini. Penelitian tentang penataan digital telah disajikan lebih dari 10 tahun yang lalu.

Selain digital sebagai pendongkrak kepopuleran pemimpin transformasional, tatanan fungsi kepemimpinan pun baiknya tidak ikut digeser. Nilai-nilai dasar maupun fungsi kepemimpinan dengan kearifan lokal dan etika juga baikya dijaga, sekiranya aman dengan ditelannya informasi negatif oleh digitalisasi seperti kejadian saat ini.

Sangat setuju bahwa negara ini butuh perubahan, bahwa negara ini ingin bebas dengan korupsi, butuh kepemimpinan transformasional dan digitalisasi, namun juga tanpa menggeser Pancasila, menggeser nilai luhur akan dibentuknya negara ini, nilai-nilai luhur peradaban nusantara maupun Bhinneka Tunggal Ika.
Sedikit titipan dari timur, buat para pemimpinku yang ada disana, kami menitipkan harapan kiranya keadilan tetap ada bumi Indonesia ini, keadilan yang tidak menjadikan politik mengambil alih posisi hukum di negara ini. Intervensi struktural, intervensi partai, intervensi organisasi mohon dijadikan intervensi untuk kebersamaan dalam keragaman. Percayalah kontrol sosial dengan sebutan “digital” akan semakin memungkinkan percepatan kedua arah bagai pisau bermata dua.

M.Awaluddin A.
Penulis adalah
Mahasiswa Program Doktor Administrasi Publik Universitas Negeri Makassar Angk. 2014
aktif memberi masukan dalam pengelolaan distribusi Telkomsel Wilayah Luwu Raya dan Toraja Utara
Aktif di OKP Lokal Lamappatunru Kabupaten Bone

dipublikasikan di media on line "penarakyat.com"
dipublikasikan di media online "www.bonepos.com"
diterbitkan oleh media lokal "tribun bone"

Kamis, 15 September 2016

OPINI : orang biasa,muda,beda,local wisdom,berkarya (bagian ke-3)




PaddissengengE Silallo Tessirapi

Setelah menulis yang katanya “tulisan berat” di beberapa tulisan terakhir, maka saya memutuskan untuk meringankan tulisan saya lagi, mengingat “tulisan ringan” ini sudah terpetakan dengan beberapa urutan dan sudah ada teman-teman yang menanti. Bukan tanpa alasan, termasuk istri saya pun mengomentari tulisan-tulisan “berat dan ringan” saya. Dari hitungan 100, perkiraan yang senang dengan “tulisan ringan” dan mengena (bisa buat baper) sekitar 85 dan yang berat hanya 15 (survei ringan). Identifikasi Bone Insha Allah akan lebih cerah, merujuk bahwa sudah banyak yang ingin terlibat membangun bone, tidak hanya menyerahkan semua urusannya ke pemerintah apalagi hanya mengertitiknya, tetapi ikut membangun dengan memompa semangat dirinya sendiri dan tidak menjadi beban daerah, keluarga maupun dirinya. “Tulisan berat” lainnya akan saya opinikan lagi bila memang ada kondisi kekinian yang singkron dengan kajian disiplin keilmuan saya.

“PaddissengengE Silallo Tessirapi” adalah bahasa bugis yang artinya kira-kira seperti ini “ilmu pengetahuan saling mendahului (kadang didahului dan bisa jadi mendahului)”. PaddissengengE Silallo Tessirapi merupakan kajian keilmuan dan simpulan sederhana dengan makna yang sangat mendalam oleh tetuah Bugis yang selalu diulang-ulangkan kepada kami olehnya. Dalam tataran ilmiah kajian ini dibahas mendalam dan merupakan kajian utama dalam dunia akademisi yakni filsafat. Dimana dalam kajian ini dijelaskan tentang ontologi, epistimologi dan aksiologi, selain itu juga didalami tentang apa, bagaimana dan untuk apa ilmu itu. Juga apa,bagaimana dan untuk apa pengetahuan itu, serta apa, bagaimana dan untuk apa ilmu pengetahuan itu.

Secara sederhana didefenisiskan bahwa ontologi itu merupakan ilmu tentang realiatas,sederhananya mengetahui tentang apa atau sesuatu yang ada (kemengapaan). Epistimologi tentang bagaimana hal-hal yang ada itu bisa ada, baik benda maupun bukan (kebagaimanaan). Aksiologi adalah kajian tentang nilai-nilai sesuatu (kemanfaatan).

Kata ilmu dalam bahasa Arab "ilm" (Wahid, Ramli Abdul. 1996) yang berarti memahami, mengerti, atau 
mengetahui. Dalam kaitan penyerapan katanya, ilmu pengetahuan dapat berarti memahami suatu pengetahuan, dan ilmu sosial dapat berarti mengetahui masalah-masalah sosial, dan sebagainya.
llmu, sains, atau ilmu pengetahuan adalah seluruh usaha sadar untuk menyelidiki, menemukan, dan meningkatkan pemahaman manusia dari berbagai segi kenyataan dalam alam manusia (Prof. Dr. C.A. van Peursen 2008). Segi-segi ini dibatasi agar dihasilkan rumusan-rumusan yang pasti. Ilmu memberikan kepastian dengan membatasi lingkup pandangannya, dan kepastian ilmu-ilmu diperoleh dari keterbatasannya (Prof. Dr. C.A. van Peursen 2008).

Ilmu bukan sekadar pengetahuan (knowledge), tetapi merangkum sekumpulan pengetahuan berdasarkan teori-teori yang disepakati dan dapat secara sistematik diuji dengan seperangkat metode yang diakui dalam bidang ilmu tertentu. Dipandang dari sudut filsafat, ilmu terbentuk karena manusia berusaha berpikir lebih jauh mengenai pengetahuan yang dimilikinya. Ilmu pengetahuan adalah produk dari epistemologi.

Berbeda dengan pengetahuan, ilmu merupakan pengetahuan khusus tentang apa penyebab sesuatu dan mengapa. Ada persyaratan ilmiah sesuatu dapat disebut sebagai ilmu (Vardiansyah, Dani. 2008). Sifat ilmiah sebagai persyaratan ilmu banyak terpengaruh paradigma ilmu-ilmu alam yang telah ada lebih dahulu.

Membahas ilmu ini memang agak mumet, mendefenisikannya saja sudah mulai berputar dan berputar. Tetapi kajian ini akan terus ditemuai oleh mereka yang serius akan jenjang keilmuannya yang diarahkan ke kepakaran atau kekhususannya, mulai dari sekolah lanjutan di strata satu sampai ke yang paling wahid strata tiga akan terus bertemu dengan kajian ini.

Mengherankan kembali lagi, mengapa se “simpel” itu nenek moyang kami orang bugis menyimpulkannya. Hanya dengan kalimat “PaddissengengE Silallo Tessirapi”. Bahwasanya ilmu pengetahuan itu saling mendahului, beberapa ilmu pengetahuan kita tahu, mengerti dan pahami tetapi orang disekitar kita tidak, begitupun sebaliknya. Orang disekitar ini, meski saudara kembar ataupun teman kelas yang dari sekolah dasar sampai sekolah lanjutan kita mengenyam pendidikan dengan sekolah dan guru yang sama sekalipun. Semestinya ilmunya sama karena cara mendapatkannya sama, kenyataannya tidak.

Sebelumnya, saya memaknai kalimat tetuah kami ini “PaddissengengE Silallo Tessirapi” sebagai jimat untuk merantau ataupun berkompetisi. Makna pertama adalah jangan pernah takut bersaing, berkompetisi dan apapun sejenisnya dengan siapa pun, karena “PaddissengengE Silallo Tessirapi” “ilmu pengetahuan itu saling mendahului, ada yang kita tahu mereka belum tahu”. Makna yang kedua bahwa janganlah angkuh dan sombong akan ilmu yang kita miliki karena “PaddissengengE Silallo Tessirapi, ada yang mereka tahu kita belum tahu”.

Sesederhana itu dulunya saya memaknai pesan tetuah kami tentang “PaddissengengE Silallo Tessirapi”. Setelah mencoba menggali informasi tentang ilmu ini, melalui jenjang demi jenjang disiplin keilmuan dan juga terus belajar maka saya kembali coba menghubungkan tentang beberapa teori kajian dan pepatah “PaddissengengE Silallo Tessirapi”. Bahwa dari kalimat ini yang menggambarkan tentang kekhususan, tentang kepakaran dan tentang keahlian. Dan semua orang memiliki potensi masing-masing yang diterjemahkan dalam kurikulim 2013 untuk menemukenali lebih dini potensi itu dan mengarahkannya.

“PaddissengengE Silallo Tessirapi” adalah gambaran tentang bagaimana kita bisa pakar dan ahli dibidang kita masing-masing, seberapa besar power filsafat yang mendorongnya dan dengan membungkus metedeologi maka akan memungkinkan pengakuan akan kepakaran itu. Ilmu pengetahuan pun tidak terbatas dengan kajian akademik, mereka yang menanam di sawah, mengayuh becak dan turun ke laut juga bagian dari ilmu pengetahun itu sendiri. Minimal kita bisa belajar tentang bagaimana mereka bisa bertahan hidup dengan keras usahanya karena punya malu yang tepat penempatannya “siri dipusiri siri de dipusiri”, tidak dengan mudah menengadahkan ke atas tangannya untuk meminta, apalagi mengambil hak yang bukan haknya.

“PaddissengengE Silallo Tessirapi” menggambarkan tentang bagaimana kita tetap harus percaya diri sekecil apapun kita, semisikin dan serendah apapun derajat kita dalam tatanan sosial, karena ada kalanya kita tetap bisa bersaing dalam tatanan ilmu pengetahuan dan bahkan mampu mengubah nasib kita. “Allah akan meninggikan derajat orang-orang yang beriman dan berilmu”, tidakkah kita percaya akan janji ini? Jangan berhenti belajar, jangan membatasi diri untuk belajar, bahkan kadang pembelajaran ampuh itu tidak satu-satunya dari bangku akademik.

Teruslah belajar bila peluangmu ada untuk menjenjangkan pendidikanmu, sekicil apapun peluang itu. Ada 24 jam yang sama yang Allah berikan ke kita, manfaatkan untuk terus belajar. Belajar yang membawa manfaat, belajar membantu sesama, belajar menjual kecil-kecil yang halal, belajar untuk tidak terus bergantung kepada orang tua, belajar untuk malu saat mengambil hak orang lain, belajar untuk terus menebar kebaikan. Belajar untuk jadi orang yang insha Allah akan sukses. Kalaupun terjebak dalam suatu kesalahan maka belajarlah untuk tidak mengulang kembali kesalahan itu.

Teruslah belajar karena “PaddissengengE Silallo Tessirapi”.
Jangan takut berkompetisi karena “PaddissengengE Silallo Tessirapi”
Jangan angkuh akan ilmu mu karena “PaddissengengE Silallo Tessirapi”


M. Awaluddin A.
Kader Lamapatunru
Mahasiswa Ilmu Administrasi Publik UNM


Tulisan ini dimuat di media online
www.bonepos.com tanggal 15 sep 2016

Rabu, 14 September 2016

OPINI: Fashar Bakal Mulus di Pilkada 2018





Tidak terasa waktu semakin berlalu, terus berjalan rutinitas keseharian yang sebagaian diantara kita disibukkan dan beberapa juga yang melaluinya dengan biasa-biasa saja. Informasi demi informasi pun silih berganti dan berkembang menjadi buah bibir publik di Kabupaten Bone. Akses informasi pubik pun direkomendasikan oleh beberapa sumber, ada yang melalui media cetak lokal, media cetak regional yang di dalamnya membahas tentang lokal Kabupaten Bone, media elektronik maupun media online, informasi-informasi yang dikembangkan masyarakat melalui NGO atau sahabat-sahabat kita yang mengabdi untuk masyarakat dengan LSM, diskusi warung kopi, dan juga ada istilah “gosip” yang bahasanya lebih kurang seperti ini, bahwa ini saya dengar langsung dari orangnya, berpindah obrolan bergulir lagi dengan bahasan yang sama dan seterusnya. Tapi itulah dinamika kekinian publikasi informasi di Kabupaten Bone.

Melihat perkembangan informasi utamanya di media cetak ataupun online penulis mengamati bahasan-bahasan Pilkada belum terlalu menguak, bilapun ada bahasan di warkop masih sekedar “bisik-bisik”, mungkin saja karena analisa luaran berpendapat bahwa Fashar bakal mulus di Pilkada 2018 nanti. Bila ada figur yang berani menantang Fashar, mungkin tidak se adem sekarang mengingat tersisa waktu yang tidak lama lagi untuk kebiasaan hitungan persiapan pilkada.

Sebelum lebih banyak mengomentari kondisi Pilkada 2018 nanti di Kabupaten Bone, baiknya saya coba melampirkan beberapa literatur dan kajian tentang hal ini, yang kiranya bisa dijadikan rujukan bersama. Secara defenisi pemilihan umum juga disebut “Political Market” (Dr.Indira Samego), dijelaskan bahwa pemelihan umum adalah pasar politik tempat individu/masyarakat berinteraksi untuk melakukan kontrak sosial (perjanjian masyarakat) antara peserta pemilihan umum (partai politik, calon kepala daerah yang diusung parpol ataupun perseorangan) dengan pemilih (rakyat) yang memiliki hak pilih setelah terlebih dahulu melakukan serangkaian aktivitas politik yang meliputi kampanye, propoganda, iklan politik melalui media massa, ataupun kominikasi langsung “face to face” atau lobby yang berisi pesan mengenai program, platform, asas, ideologi serta janji-janji politik lainnya guna meyakinkan pemilih sehingga dapat dipilih pada saat pencoblosan. Selain defenisi itu penulis juga merekomendasikan untuk melihat rujukan baru pada Peraturan KPU RI No. 5 Tahun 2016 tentang perubahan kedua atas Peraturan KPU No 9 Tahun 2015 tentang pencalonan Pemilihan Kepala daerah, silahkan di akses di link berikut : Peraturan KPU RI No. 5 Tahun 2016

Juga ada hasil kajian penelitian mahasiswa Pascasarjana yang dilakukan oleh Lamtangon Malulu dengan judul faktor-faktor yang mempengaruhi keterpilihan Calon Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah di Tapanuli Utara, dijelaskan dalam kajian pustakanya bahwa beberapa faktor yang memungkinkan mempengaruhi keterpilihan calon dalam proses Pilkada. Faktor-faktor itu diantaranya prilaku memilih dengan pendekatan sosilologis dan psikologis. Partisipasi politik. Syarat-sayarat calon kepala daerah dan wakil kepala daerah ada yang diusung partai politik juga melalui jalur perseorangan. Modal calon dalam Pilkada diantaranya modal politik, modal sosial dan modal ekonomi. Juga ada “treatment” kampanye yakni model kampanye dengan model pertemuan terbatas, tatap muka dan dialog, ataupun dengan media massa.

Dalam tatanan budaya politik Gabrill A. Almond dan Powell mendefinisikannya bahwa budaya politik sebagai dimensi psikologi dari sistem politik yang bersumber dari prilaku manusia. Selanjutnya digambarkan lagi oleh Almon dan Verba (Rahman A, 2007) tentang budaya politik yang meliputi aspek kognitif, afektif dan evaluatif. Orientasi kognitif arahnya lebih ke pengetahuan dan kepercayaan pada politik, peranan dan segala kewajibannya serta input dan outputnya. Orientasi afektif lebih kepada kecendrungan emosi dan perasaan terhadap sistem politik, peranannya, para aktor dan penampilannya. Orientasi evaluatif yakni pertimbangan terhadap sistem politik yang menyangkut keputusan dan pendapat tentang obyek-obyek politik yang secara tipikal melibatkan kombinasi standar nilai dan sistem dengan infromasi dan perasaan.

Merujuk dari kajian-kajian di atas secara sederhana kita bisa mencoba memetakan potensi Fashar pada Pilkada 2018 yang akan datang. Dari kajian evaluatif secara luas kita bisa mencoba melihat histori Pilkada sebelumnya berkenaan dengan calon-calon yang pernah ikut bersaing dengan Fashar kala itu. Mustaman-Sultan Pawi dengan PDK, Hanura dan PIS. Irsan Idris Galigo- Yuslin Patawari melalui jalur perseorangan. Taufan Tiro-Promal Pawi dengan PAN. Fashar-Ambo Dalle usungan Golkar,PKS,PPP dan PKB. Mappamadeng-Said Pabokori melalui jalur PDIP dan 15 partai non parlemen lainnya. Dan yang terakhir Mangunsidi-Sumardi yang juga menggunakan jalur perseorangan.

Jalur pesrseorangan dan jalur partai politik merupakan piliahan untuk menjadi prasayarat maju pada pilkada sesuai rujukan ilmiah dan rujukan aturan baru KPU sebelumnya. Atas dasar dimaksud kita bisa menerawang partai mana yang masih potensi mengusung calon pada 2018 merujuk hasil perolehan kursi partai politik DPRD Bone pada pemilu 2014. Berikut urutannya, Golkar 15 Kursi, PAN dan Gerindra 5 Kursi, Demokrat dan Nasdem 4 Kursi, PKS 3 Kursi, PDIP PPP HANURA dan PBB masing-masing 2 kursi dan PKB 1 kursi.

Mengaitkan nama-nama pesaing terdahulu dan potensi partai pengusung hasil pemuli 2014 terlihat potnesi Fashar untuk mulus di Pilkada 2018, bukan tanpa alasan mengingat pesaing berat terdahulu Irsan dan Taufan Tiro memungkinkan untuk tidak bergabung dalam kompetisi 5 tahunan ini kecuali bila ada regulasi baru yang memungkinkannya dan juga inisiasi dari calon dimaksud. Selain dua nama ini kita melihat nama-nama seperti Mustaman, Mappamadeng, Mangunsidi berikut calon wakilnya terdahulu juga belum tenar dalam perbincangan dari tatanan informasi yang di konsumsi publik Bone akhir-akhir ini. Padahal dijelaskan sebelumnya dari hasil kajian ilmiah bahwa kebutuhan akan Modal politik, sosial dan ekonomi mestinya terpenuhi atau minimal telah kelihatan potensinya saat ini untuk bisa mulus pada Pilkada 2018 nantinya.

Mendalami dari hasil perolehan kursi DPRD Bone 2014, partai-partai yang besar peluang untuk mengajukan figur dan atau kadernya diantaranya Golkar, Gerindra, PAN, Demokrat, Nasdem dan atau koalisi dari partai lainnya termasuk partai besar yang disebutkan sebelumnya. Dari kader-kader ini ada nama figur yang juga sekaligus kader punya potensi untuk bersaing diantaranya Akbar Yahya (Ketua DPRD/Golkar) dan Irwandi (DPRD Sul-Sel/ PAN), juga tidak menutup kemungkinan figur-figur baru yang secara Modal, baik modal politik, sosial dan ekonomi yang mampu meyakinkan partai pengususung dan masyarakat secara umum untuk bisa bersaing dengan nama besar Fashar.

Mulusnya Fashar untuk Pilkada 2018 ini masih dibayangi partai pengusung, bila Fashar-Ambo Dalle memungkinkan dipaktekan kembali oleh Golkar maka besar peluang untuk itu. Tetapi bila Fashar tidak diusung Golkar merujuk pada konflik Golkar sebelumnya, maka ada pemetaan baru untuk Pilkada 2017. Keseruan akan perbincangan infromasi publik di Kabupaten Bone akan diramaikan dengan kalkulasi politik baru. Bahakan pernah dipublikasikan tentang PAN siap mengusung Fashar yang secara sederhana kita melihat ada komunikas Fashar di PAN, Irwandi kah yang akan mendampingi? Terlau dini kita memfonis, DKI Jakarta saja masih berkutak dengan pencalonannya. Selain itu bila Golkar pecah maka bermunculan kader Golkar lainnya, Ambo Dalle dan Akbar Yahya diantaranya. Karena politik itu sangat dinamis maka bisa saja kendaraan partai ini tidak memaksakan kadernya untuk menjadi Bupati tergantung bargaining dan elaktebilitas untuk menghitung peluang politik di Pilkada nantinya.

Jika Fashar tidak di Golkar secara otomatis Ambo Dalle akan bersaing berhadapan, dan merujuk dari faktor potensi terpilihnya, maka peluang Ambo Dalle untuk maju berhadapan atau mewakilkan dirinya bisa terjadi. Rabaan akan Calon wakil Fashar pun akan dicari tahu terus. Pemilu sebagai “Political Market” akan semakin terlihat, nilai jual partai akan kelihatan, figur pun akan menjadi variabel yang memungkinkan adanya bargaining ataupun tawar menawar.

Benarkah Fashar bakal mulus di Pilkada 2018 ataukah dinamisasi poltik terjadi di Kabupaten Bone. Basih banyak waktu untuk acuan diskusi yang bisa sama kita kembangkan. Secara amatan sederhana akan politk, melalui tulisan ini saya menghantarkan akan harapan-harapan saudara kita untuk tingkat kesejahteraan mereka, anak muda yang selalu berharap akan putusan-putusan politis bisa berpihak ke mereka dan khalayak, semoga sisa waktu pemerintahan dan menyongsong Pilkada 2018 nantinya tidak merugikan khalayak dengan dinamisasi politisnya.

M. Awaluddin A.
#orangbiasa

Tulisan ini dimuat oleh media online
www.bonepos.com tanggal 11 sep 2016