Jumat, 28 Desember 2018

Kenal Awal Lebih Dekat

A.   IDENTITAS
Nama lengkap             : M. Awaluddin A.
Nama Panggilan          : awal 
Tempat/Tanggal Lahir  : Watampone, 22 September 1985
Agama                         : Islam
Alamat                         : Jl.Laummasa No.4 Watampone
                                      Jl. Pisang Baru No 39 Watampine
Alamat E-mail              : awaloading@gmail.com
No. Telp.                       : 081 354 673 333 / 0811463338
Istri                               : A. Hastuti Ningsih, S.E.
Anak I                           : Amilia Shahia Laily
Anak I                           : Aqila Sadiah Laila
Ibu                                : St. Hamira
Bapa                             : Drs. Amrin M.,S.H.,M.Pd.


B.   RIWAYAT PENDIDIKAN
1.    SDN 12 Watampone, 1997
2.    SMPN 1 Makassar, 2000
3.    SMAN 1 Makassar, 2003
4.    STIA PRIMA BONE, 2010
Judul Skripsi     =   Pengaruh Internet Terhadap Pengembangan Sumber 
                                 Daya Aparatur di Lingkungan Bappaeda dan Statistik 
                                 Kabupaten Bone
5.    STIA PRIMA SENGKANG , 2012
Judul Tesis       =    Efektifitas Penggunan Internet dalam Proses Manajemen
                                Cluster di Cluster Bone
      6.   Universitas Negeri Makassar, 2018
      Judul Disertasi =    Pengambilan Keputusan Berbasis Elektronik di PT. Comindo Mitra Sulawesi Kota Palopo

C.   RIWAYAT PEKERJAAN

1.      Event Organizer (Produksi Event) EO Lokal Kidnappers Production 2004-2006
2.      Operator Komputer di Bagian Perencanaan Penganggaran Bappaeda dan Statistik
      Kabupaten Bone, 2007-2010
3.   Supervisor PT.ALCOM AD. PT. TELKOMSEL  untuk Cluster Bone Kab.Bone,Wajo dan Sinjai, 2011 (Januari s/d Mei)
4.   Branch Manager PT.ALCOM AD. PT. TELKOMSEL  untuk Cluster Bone wilayah Kab.Bone, Sinjai dan Cluster Bulukumba, Kab. Bulukumba, Selayar (Juni 2011 s/d Pebruari 2013)
5.     Branch Manager CV MULTIMEDIA PERSADA AD. PT. TELKOMSEL  untuk Cluster Maros Kab.Maros dan Kab. Pangkep (Maret 2013 s/d 2014)
6.    General Manager PT. Comindo Mitra Sulawesi AD. PT. TELKOMSEL untuk Cluster Palopo Sorowako, Wilayah Kab. Luwu, Kab Luwu Utara, Kab. Luwu Timur, Kota Palopo, Kab. Toraja Utara, dan Kab. Tana Toraja (2014 s/d 2018)
7.       Commanditer CV. Last Ten Second (EO/Vendor PT.Telkomsel)



1. Dosen Sekolah Tinggi Ilmu Administrasi (STIA) Puangrimaggalatung Bone, 2011 sampai sekarang
2.    Ketua Lembaga Penjamin Mutu (LPM) STIA Prima Bone, 2015 sampai sekarang


D.   RIWAYAT ORGANISASI
1.    Ketua Karate Lemkari SMA 1 Makassar 2000 s/d 2001
2.    Ketua Karate Lemkari SMA 1 Makassar 2001 s/d 2002
3.    Koordinator Divisi IV (Bela Negara) OSIS SMA 1 Makassar 2002 s/d 2003
4.    Gabungan OSIS se Kota Makassar 2002
5.    Pengurus PMR SMA 1 Makassar 2000 s/d 2003
6.    Sekretaris Karate (INKANAS) Kabupaten Bone Tahun 2003 s/d 2008
7.    Sekretaris Karate (INKANAS) Kabupaten Bone Tahun 2008 s/d 2013
8.    Sekretaris Gabungan Karate (FORKI) Kabupaten Bone Tahun 2003 s/d 2008
9.    Sekretaris Gabungan Karate (FORKI) Kabupaten Bone Tahun 2008 s/d 2013
10.Sekretaris GNPK (Gerakan Nasional Pemberantasan Korupsi) Sub koordinator Kab. Bone, 2007 s/d 2009
11.Sekretaris Lembaga Kajian Sulawesi, 2017 sampai sekarang
12.Ketua Harian INKANAS Kab Bone 2017 sampai sekarang
13.Penasehat Kepmi Lapawawoi UNM Makassar 2018 sampai sekarang
14.Pembina IPMP Lamappatunru 2017 sampai sekarang
15.Pembina Phinisi Sport 2016 sampai sekarang.

16.Pembina Mata Garuda Bone (alumni pasca sarjana penerima biasiswa LPDP) 2017 sampai sekarang

Senin, 03 Juli 2017

Saya Bugis Saya Bangga #Bugismendunia, viral


Media online lokal kembali berseteru dengan media sosial

Susana lebaran yang dipenuhi silaturahmi terpantau dari ramainya media sosial, reuni dan penuhnya café. Sektika perbincangan terfokus dengan satu tema, tema yang viral di media sosial dan menjadi perbincangan di ajang silaturahmi yang ada di kampung saya maupun di beranda facebook saya, dibeberapa group lokal yg saya juga ikut bergabung. Banyak cara untuk mengekspresikan tema itu dan bermunculan meme dengan tulisan “saya Bugis Saya Bangga” dan bahkan di hastag dengan #bugismendunia.

Ditengah kehebohan dan suasana saya memaksimalkan waktu dengan keluarga, saya coba mengikuti sumber ramenya diskusi ini. Media lokal Fajar Online.com ternyata yang memicu ramainya diskusi ini, terlihat dari “capturan screen shoot” di facebook dengan judul “Saat Mall dipenuhi Bahasa Bugis…. Tanda Orang Kampung Sedang Liburan di Kota”. Seketika saya penasaran akan maknanya namun tidak sempat membaca karena masih larut dalam silaturahmi dan ketika mencoba membaca, linknya sudah dihapus.

Sambil mengamati saya coba melibatkan diri untuk menggali tema ini dengan larut didiskusi beberapa teman-teman komunitas, LSM maupun teman Jurnalis di salah satu café ternama di Bone. Dari penjelasan adik kami ketua Phinisi Sport Makassar, menyampaikan bahwa judul itu dikutip dari perkataan security mall yang diwawancarai oleh pihak fajaronline.com, kata Hezron yang sempat membaca tulisan dimaksud. Saya coba menyela bahwa itu berarti sudah sesuai karena dikutip dari sumber data atau sumber informasinya. Namun diskusi berlanjut , kemudian dari salah satu rekan jurnalis dan LSM lokal bahwa bilapun itu kutipan, tetapi ada redaksi dan editor yang tugasnya menyaring judul dan bisa lebih memikirkan dampak dari judul dimaksud tidak hanya berburu berita itu menarik dibaca dan banyak pembacanya.

Berjalan waktu DP “display picture” kemudian viral dengan tulisan “Saya Bugis Saya Bangga” dengan memasang foto masing-masing berdempetan dengan tulisan itu. Ada yang memposting dari aplikasi Path dan Intagramnya kemudian di link-kan dengan akun facebook ataupun twitter masing-masing. Ada pula yang memasukkan ke group masing-masing Whatsapp, Line, BBM apalagi di group reuninan yang lagi musim di kampung halaman dalam suasana lebaran.

Viralnya tema ini menurut saya adalah gerakan responsif yang dalam sosiologi dikenal dengan paham “primordial” paham kedaerahaan, akrab dengan sebutan “primordialisme”. Saya menanggapi kondisi ini dari sisi penggunaan media sosialya, termasuk penyebab dan atau akibat dari penggunaan dimaksud. Penggunaan media sosial akibat respon dari judul media lokal online yang kontroversial bisa menggiring SARA dan bisa pula akibat dari kontestasi politik juga bisa jadi persiapan kontentasi politik diluar dari kesalahan “human error” dalam kasus ini. Dihapusnya link dimaksud merupakan pemaknaan bahwa media online terdesak dengan media sosial. Dimana media online ini juga dibesarkan oleh media sosial dengan cara melampirkan link setiap berita yang akan diviralkan dan dianggap bisa menjadi alat untuk memancing banyaknya pembaca , kemudian media online bisa mendapatkan fee langsung dari penyedia jasa “cloud” dan internet lainnya ataupun dari iklan-iklan digital. Bila kurang berhati-hati maka arusnya bisa berbalik menjadi yang akan mematikannya.

Ketajaman pisau bersisi dua media sosial kembali nampak terlihat, bahkan bisa masuk di moment yang kita tidak sempat perkirakan. Teringat kejadian pencemaran Arung Palakka yang lalu yang mengarah ke SARA dan menjadi buah bibir bahwa hal itu untuk titipan persiapan Pilkada. Apakah judul fajar online ini juga mengarah ke persiapan dimaksud atau murni kesalahan, jawabanya masih sementara ditunggu mengingat belum ada muncul viral balasan di media sosial berkaitan dengan klarifikasi dari pihak fajar online. Multi tafsir akan terus bermunculan karena semua akan bebas menggiring isu liar di komentar-komentar media sosial. Baik dengan dasar, maupun tanpa dasar karena media sosial itu memang memungkinkan untuk hal dimaksud, hanya kedewasaan dari pengguna maupun pembacanya yang bisa mengurainya.

Sabtu, 1 Juli 2017 saya mengantar teman-teman Karate silaturahmi dan melaporkan kegiatanKarate ke Bupati Bone. Disela canda tawa saya sisipkan tema ini kebeliau dan ditanggapi sangat positif bahwa hal itu sangat baik, tentang tata penulisan itu teknis jurnalis, tetapi mestinya kita lebih melestarikannya lagi bahkan beliau detail dengan bekerjasama ke beberapa pihak untuk mendukung bahasa bugis melalui pelatihan teknis guru-guru di tingkat sekolah dasar yang sedang berlangsung. Beliau menyampaikan bahwa itu adalah identitas kita. Bahwa ciri budaya dengan sejarah yang  baik terlihat dari ada identitasnya, ada bahasa daerah termasuk huruf tulisannya, dan tidak semua memiliki itu.

Dua arah respon juga mengalir di media sosial mengenai berita fajar online, ada banyak yang juga sepaham dengan Bupati Bone meski bugis itu bukan hanya ada di Bone tetapi di banyak Kabupaten yang ada di Sulawesi Selatan (Bulukumba, Sinjai, Maros, Wajo, Sidrap, Parepare, Pinrang, Pangkep, Barru dan beberapa kabupaten lainnya yang beririsan dengan bugis). Tetapi tidak sedikit yang merasa tersinggung dan beberapa yang menafsirkannya sebagai sebuah pengucilan terhadap suku tertentu dan menganggap bugis itu adalah kampungan.

Sebagai saran untuk viral ini, baiknya pihak fajaronline melakukan klarifikasi terbuka dan kembali melewati jalur-jalur yang membuat viral tulisan ini, untuk menghindari pihak-pihak yang mungkin akan memanfaatkan situasi. mengingat Pilkada Propinsi (Gubernur) dan 11 Kabupaten Kota di Sulawesi Selatan bakal digelar, ada yang memungkinkan menyiapkan tim cyber mereka untuk memanfaatkan situasi dan setiap momen yang bisa mengangkat elektabilitas. Bisa juga ada yang tidak peduli akan akibat dari situasi ini, mereka hanya peduli akan kepentingan mereka saja, bahkan bisa saja masyarakat akan curiga apakah memang fajaronline adalah bagian dari itu.


Saran ini untuk memberikan makna jelas dari pengambilan keputusan dalam penggunaan media sosial, bahwa tidak mengambil keputusan adalah suatu keputusan. “diam” adalah suatu keputusan, keputusan untuk tidak peduli akan situasi dan kondisi disekitar. Mengabaikan viral ini adalah suatu keputusan akan tidak khawatrinya akibat dari dampak penggunaan media sosial.

dimuat di media online lokal
bone terkini pada tanggal 3 Juli 2017

Rabu, 14 Juni 2017

Lembaga Hukum Saling Sindir di Media Sosial, tagar #OTT Recehan


Lembaga Hukum Saling Sindir di Media Sosial, tagar #OTT Recehan

Menggiring isu dengan media sosial terus menjadi lahan empuk untuk memanfaatkan kepentingan politik. Gaung Pilpres 2019, Pilkada 2018 dan efek Pilkada 2017 terus menjadi kombinasi apik dalam percakapan dan sahut-sahutan di media sosial. Tagar OTT Recehan di media sosial seketika heboh, dengan istilah dunia teknologi “virus virtual” atau lasim dengan ucapan “viral”. Viral karena direspon oleh banyak kalangan, termasuk saling sindir antarsesama aparat hukum dengan beda institusi, respon nitizen dan bahkan direspon oleh wakil ketua DPR RI.

Tagar OTT (Operasi Tangkap Tangan) recehan, bermula saat kasus suap proyek di Balai Wilayah Sungai Sumatera (BWSS) VII Propinsi Bengkulu yang nilainya mencapai 90 miliar melibatkan Kasi III Intel Kejaksaan Tinggi (Kejati) Bengkulu Parlin Purba, dengan alat bukti uang senilai 10 juta saat OTT. NIlai uang 10 juta ini diduga KPK bukan pertama kali bagi Parlin, bahwa sebelumnya diduga telah terjadi penerimaan uang dengan nilai 150 juta. Karena dinilai jumlahnya 10 juta tidak terlalu besar dengan beberapa OTT yang ada sebelumnya, mungkin dianggap oleh 2 oknum Jaksa yang memotret dirinya dengan tulisan yang ditagar dengan #OTT Recehan yang menjadi viral.

Jaksa yang mem-viralkan OTT Recehan ini, viral dengan 2 foto yang beredar di media sosial maupun dan pemberitaan media online lainnya, yang isinya “Kami terus bekerja walau anggaran terbatas, kami tetap semangat walau tanpa pencitraan, kinerja kami jangan kamu hancurkan dengan #OTT recehan”. Dan foto kedua dengan tulisan “Sudah ribuan perkara korupsi kami tangani, sudah trilyunan uang negara kami selamatkan. Kinerja kami jangan kau hancurkan dengan #OTT Recehan”. Tagar ini dibuat di kertas putih dan terlihat diprint lalu dipegang oleh masing-masing Jaksa laki-laki dan Jaksa perempuan.

Tulisan “#OTT Recehan” dikatakan sebagai bentuk kekecewaan terhadap OTT yang dilakukan KPK oleh oknum Jaksa di Bengkulu. Namun pada hasil wawancara petinggi Kejaksaan, menyampaikan bahwa itu wujud spontanitas kekecewaan Jaksa terhadap Oknum sejawatnya sesama Jaksa, mungkin untuk tidak memperkeruh situasi sahut-sahutan dan saling sindir di media sosial. Sahut-sahutan terjadi karena beda pandangan atas kejadian OTT ini, ada yang berpendapat bahwa tidak perlu dilakukan OTT karena jumlahnya hanya 10 Juta. Tetapi dengan pandangan berbeda juga menyatakan ini adalah hal yang benar untuk mengamankan negara ini dari Koruptor, meski dengan nilai yang kecil tetapi untuk korupsi tidak ada toleran dan bahkan bila dibiarkan maka akan memungkinkan terjadi kasus korupsi yang lebih besar lagi.

Saling sindir dengan argumen masing-masing, menjadikan tagar #OTT Recehan menjadi semakin viral. Saling sindir terjadi antara sesama aparat Hukum Kejaksaan dengan KPK yang dilakukan oleh masing-masing oknum diantara 2 lembaga dimaksud. Akun resmi twitter masing-masing lembaga ini terlihat juga saling sindir. Akun twitter Kejaksaan RI memposting cuitan dengan mengarahkan bahwa hasil OTT ini adalah oknum, tidak untuk digeneralkan ke semua jaksa atau institusinya, dan belakangan muncul dengan berbagai tampilan kinerja Kejaksaan termasuk memposting jumlah kesluruhan Jaksa yang ada di Indonesia, mungkin maksudnya sebagai pembelaan. Akun twitter KPK RI juga seakan melakukan pembelaan terhadap OTT Recehan yang dimaksud oleh oknum jaksa dengan beberapa cuitan tentang gratifikasi yang tidak wajib dilaporkan, tentang nilai-nilai kejujuran dengan memaparkan hasil survei KPK tahun 2012-2013 di Jogja dan Solo bahwa hanya 4% orang tua yang mengajarkan nilai-nilai kejujuran. Cuitan KPK ini seakan mengarahkan bahwa meski 10 juta yang dianggap recehan itu tetaplah semua perilaku yang tidak jujur.

Sahutan memperkuat tindakan KPK datang dari lembaga yang selama ini selalu ada untuk mendukung KPK yakni ICW, beberapa kali argumen disampaikan ICW oleh beberapa perwakilannya dalam berbagai wawancara yang terekam oleh media dan juga beberapa argument yang ada dalam media sosial. Tidak mau kalah, Fahri Hamzah juga berbendapat di media sosial miliknya yang dalam kesimpulan, umumnya menyampaikan mengenai serangan dan sindiran yang mengarah ke KPK dengan tagar #OTT Recehan. Karena dilakukan oleh pejabat politik dalam lingkup legislatif seakan mengarah ke ranah politik. Bila mengaitkannya dengan proses pilkada DKI Jakarta sebelumnya Fahri Hamzah terpantau berada tidak sejalan dengan Ahok, dan Ahok diidentikkan dengan kejujuran yang mendekatkan pencitraanya ke KPK. Ditambah lagi kaitan KPK dalam kasus Amin Rais, seakan ada tendensi politik padahal KPK adalah lembaga Hukum. Amin Rais juga terlihat sebagai penggerak aksi-aksi dalam gerakan-gerakan yang dianggap pemerintah sebagai gerakan makar atau gerakan yang dalam upaya untuk menggoyahkan pemerintah.

Saling silang sindiran atau bahkan ada yang mengarah (tidak hanya menyindir) saat memberikan argument di media sosial dengan berbagai sudut pandang mereka. Secara utuh terlihat saling sindir di media sosial ini dilakukan oleh dua lembaga hukum kita yakni Kejaksaan dan KPK dengan tagar yang viral #OTT Recehan, saling menguatkan argumen, dan argument-argumen ini beberapa terkait dengan politik. Entah benar adanya, karena semua akan terus mempertahankan diri dengan kebenaran masing-masing, dengan sudut dan cara pandang yang juga dengan versi yang berbeda. Kebenaran akan hal ini juga tidak mudah menyimpulkannya karena update media sosial sangat dinamis, terus bergerak tiap detiknya. Media sosial juga sebagai wadah pembangun opini yang cepat akan selalu membingungkan jika terjadi perdebatan karena sangat cepat dalam publikasinya dan terus akan terjadi saling sindir didalamnya.


Baiknya untuk informasi yang baik di media sosial melihatnya dari dua pihak tidak hanya melihat sedikit lalu menyimpulkannya. Penulis tidak dalam ranah menyimpulkan saling sindir ini, tetapi lebih ke pemanfaat media sosial yang dimanfaatkan dengan adanya kasus hukum antar lembaga, dan juga meraba dalam kasus ini bahwa media sosial dalam penggiringannya ada kaitannya dengan politik yang butuh akan pengigiringan opini.


M. Awaluddin A.
Mahasiswa Program Doktor Administrasi Publik UNM Makassar

tulisan ini dimuat oleh media online lokal
boneterkini.com pada Rabu 14 Juni 2017

Kamis, 08 Juni 2017

Persekusi Akibat Kurang Dewasa Memanfaatkan Media Sosial


Merujuk defenisi persekusi, sebenarnya sangat dekat dengan kegiatan kita dalam bersosial media. Terkhusus di Kabupaten Bone yang menjadi salah satu dari 11 Kabupaten/Kota yang akan berkompetisi di kontestasi Pilkada 2018 di Sulawesi Selatan. Mempertajam hasil survei APJII (Assosiasi Penyelenggara Jasa Internet Indonesia) mengenai penggunaan media sosial dalam ragam aktivitas, mempublikasikan angka 75,6% atau setara 100,3 juta pengguna media sosial yang setuju memanfaatkan media sosial untuk berpolitik (survei 2016).

Persekusi yang marak belakangan ini adalah akibat dari penggunaan media sosial yang kurang dewasa. Melampiaskan kekesalan dan atau perasaan hati yang berlebihan dengan keadaan emosi ke media sosial. Tidak memperkirakan akibat dari apa yang ditampilkannya dalam status atau komentar media sosial ini. Atau dengan sengaja menampilkan status dan komentar dengan tujuan pribadi atau kelompok yang menguntungkannya, bisa juga untuk menyerang pribadi dan kelompok yang merugikannya.

Memperhatikan hasil survei perilaku media sosial oleh APJII, sangat memungkinkan untuk memanfaatkan situasi politik dalam bermedia sosial. Menggiring isu agama dalam bermedia sosial, juga “diiya”kan APJII, bahwa ada sekitar 108,6 juta pengguna media sosial di Indonesia yang setuju menggunakan media sosial untuk kepentingan berdakwah agama, sekitar 81,9%. Membenturkan agama dan politik ini dalam bermedia sosial menjadikan potensi persekusi akan bermunculan di banyak daerah. Daerah yang berpotensi adalah daerah yang ada massa organisasi agamanya dan pengguna media sosial di daerah tersebut kurang dewasa dalam memanfaatkan media sosial.

Tempat teratas dalam perilaku media sosial di Survei APJII dalam ragam aktivitas yakni untuk “berbagi informasi” (97,5% setara 129,3 juta pengguna), juga “Sosialisasi Kebijakan Pemerintah” yakni ( 90,4% setara 119,9 juta pengguna). Untuk sosialisasi kebijakan adalah bagian yang memungkinkan aparatur baik ASN ataupun TNI dan POLRI memanfaatkan media sosial ini. Khusus peringkat pertama yakni “berbagi informasi” kalangan media akan banyak memanfaatkan potensi ini dengan baik dan ada juga sebahagian memanfaatkan untuk penggiringan isu.

Pemetaan perilaku bermedia sosial betul nyatanya memudahkan terjadinya “persekusi” dengan menggunakan media sosial seperti yang terjadi saat ini, dan memungkinkan masih ada kejadian “persekusi” yang tidak atau belum sempat terpublikasi, atau sengaja dilakukan penggiringan isu, bahkan ada disekitar kita. Yang berperan memicu isu dalam bermedia sosial yakni, pemerintah, swasta, lembaga sosial kemasayarakatan dan media. Dari kajian administrasi publik empat unsur ini berpengaruh dalam menentukan arah prilaku masyarakat, dan bila salah satu diantaranya tidak berkolaborasi maka potensi konflik memungkinkan terjadi termasuk memicu terjadinya “persekusi”.

Mengolok-olok di media sosial adalah prilaku yang kurang dewasa, berargumen dan saling komentar tanpa berfikir akibat dari komentar yang diposting di media sosial juga bagian dari kurang dewasanya dalam penggunaan media sosial. Dampaknya akan memudahkan penggiringan isu dari pihak-pihak yang akan memenfaatkan situasi, utamanya situasi politik yang menggiring semua hal untuk memudahkan pencapaian tujuan pribadi atau kelompoknya. Tanpa harus berfikir tentang kebersamaan, etika, budaya, nilai-nilai agama, sopan santun, kekeluargaan, moral maupun pancasila kita.

Bila kedewasaan diukur dengan perkataan dan perbuatan yang baik dalam budaya Bugis Bone  dikenal dengan “ada na gau", maka perlu ditambahkan yakni “bermedia sosial” atau saat ini dikenal dengan sebutan perilaku media sosial. Maka dalam membentuk karakter masa kini tidak lagi hanya memperhatikan cara berprilaku dan cara bertutur kata tapi juga cara menggunakan media sosial yang baik, mungkin usulan baik untuk dunia pendidikan.

Dewasa dalam memposting status atau komentar yang tidak memprovokatif yang bisa dijadikan alat provokasi. Tuntutan kedewasaan ini tidak hanya untuk masyarakat tapi lebih kepenggerak masyarakat ini yakni, pemerintah, swasta, lembaga sosial masyarakt dan juga media. Dalam takaran Kabupaten Bone lebih ke Pemerintahan Daerah dan ASN yang dalam jalur dekonsentrasi, aparat keamanan TNI dan POLRI, Lembaga Sosial Masarakat dan Lemaga Kepemudaan, juga teman-teman media, baik cetak, elektronik maupun media online.

Latah akan penggunaan media sosial akan menjadi bibit unggul dalam penggunaan media sosial yang provokatif dan bisa memicu tindakan “persekusi”, terlebih ke penggerak masyarakat (pemerintahan daerah, swasta, LSM dan Media) yang baru saja menggunakan media sosial, yang kebutuhan akan eksistensi diri sangat tinggi. Kurang percaya diri, akan potensi pribadi akan berusaha keras terlihat eksis di media sosial selain mereka yang punya kepentingan dalam bermedia sosial.

Untuk mencegah terjadinya “persekusi” dari dampak media sosial di Kabupaten Bone baiknya pendewasaan  penggunaan media sosial sering digaungkan, utamanya internal penggerak masyarakat, kiranya masyarakat bisa menyaksikan diskusi-diskusi yang membuahkan informasi yang membangun.


Persekusi akibat media sosial bisa dibungkan juga dengan media sosial, yakni mendewasakan diri dalam penggunaanya. Potensi persekusi akan mudah digiring dengan isu politik, mengingat baru saja dilaksanakannya Pilkada serentak tahun 2017 ini, kemudian digiring untuk persiapan Pilkada serentak Tahun 2018 dan dinasionalkan isunya untuk Pilpres dan Pemilu 2019. Dewasa menggunakan media sosial yakni tanggap menyikapi penggiringan isu politik termasuk yang memanfaatkan agama dalam pergerakannya.

M. Awaluddin A.

Tulisan ini dipublikasikan oleh media online
bonepos pada tanggal 

Persekusi “Trending Topik” dampak Media Sosial kekinian selain HOAX dan Bullying


"Mengenai persekusi, saya perintahkan kepada seluruh jajaran kepolisian, kalau ada yang melakukan upaya itu, jangan takut. Saya akan tindak tegas sesuai dengan hukum yang berlaku," ujar Tito Karnavian selaku Kapolri. Istilah persekusi ini tiba-tiba heboh dengan dua kejadian yakni korban Fiera seorang dokter di Solok Sumatera Barat dan inisial PMA di Jawa Timur dan keduanya dipicu dengan penggunaan media sosial.

Presekusi menurut KBBI merupakan  pemburuan sewenang-wenang terhadap seorang atau sejumlah warga disakiti, dipersusah atau ditumpas. Literature yang ada mengungkap bahwa persekusi ini erat kaitannya dengan penggiringan isu agama seperti yang terjadi pada umat kristiani di sekitar tahun 1960 dan 1970-an tentang larangan sekolah negeri untuk mensponsori acara keagamaan.  Penggunaan burqa (cadar) umat muslim di beberapa negara juga sering mengalami persekusi, sebagai contoh history persekusi yang ada.

Muncullah beberapa spekulasi, asumsi, argumentasi  mengenai pesekusi ini, dan bahkan menjadi “trending topic” di media sosial. Membenturkan kejadian Fiera dan PMA dengan pengusiran yang dialami Fahri Hamzah di Manado beberapa saat yang lalu, juga menjadi bahasan mengenai persekusi yang lagi marak. Damar Juniarto dari SafeNet bahkan memaparkan bahwa ada sekitar 59 orang yang menjadi target persekusi sejak 27 Januari 2017.

Apararatur dan regulasi kembali diuji dari derasnya arus digitalisasi utamanya media sosial, setelah maraknya transportasi online dan penggalangan massa 212 dengan media sosial, hoax, bullying dan kini persekusi. Penggiringan dan pengalihan isu dengan memanfaatkan media sosial seakan hal yang praktis dan efisien dilakukan oleh pihak-pihak yang berkepentingan dengan tendensi tertentu. Bahkan momen hari lahir Pancasila sebagai upaya untuk kembali mempersatukan bangsa ini juga kesucian bulan Ramadhan seakan sulit membendung derasnya penggunaan media sosial.

Menyimak sepintas, pergeseran ini besar kaitannya dengan proses demokrasi yang ada, setelah Pilkada 2017, persiapan Pilkada 2018 dan pemilu 2019 nantinya. Ibarat bola salju, dampak digitalisasi yang dimotori oleh media sosial menggelinding sampai ke daerah. Proyeksi persekusi, sepertinya akan terus menggelinding sampai ke tingkat daerah, dan bahkan telah lama terjadi namun penamaan istilahnya baru trend dengan publikasi media sosial, trending topic dan 2 kejadian persekusi di atas.

Mengantisipasi persekusi ini terus berlanjut, langkah persuasif dan prepentif ada baiknya menjadi pilihan. Lebih dewasa dalam penggunaan media sosial menjadi hal yang sangat diharapkan oleh berbagai pihak termasuk Ridwan Kamil Walikota Bandung yang menyampaikannya dalam pemberitaan media.

Selalu mengkonfirmasi sumber informasi yang ada dari media sosial juga menjadi alternatif. Memikirkan dan mempertimbangkan lebih dalam lagi akibat dari apa yang ingin diungkapkan pada media sosial kiranya tidak memicu keresahan baik orang perorang maupun kelompok tertentu. Menahan diri untuk tidak mudah terpancing merupakan bagian mencegah persekusi ini.

Pemerintah baiknya lebih bijak lagi dalam menyikapi kegelisahan masyarakat dengan arus media sosial yang ada. Sosialisasi dengan pendekatan yang baik ke aparatur yang bersinggungan langsung dengan masyarakat untuk kedewasaan menggunakan media sosial. Efek jera adalah bagian dari pilihan solusi namun pun hal dimaksud baiknya menjadi pilihan terakhir.

Mengurai keruwetan pemanfaatan digitalisasi, sebenarnya ada pada penggunanya. Lebih dalam lagi ke aparatur pemerintah maupun pemerintahan, aparat hukum, pamong praja, tokoh masyarakat, tokoh agama yang sebagai pemegang pengaruh penuh dan pengendali masyarakat. Mengajak masyarakat dewasa menggunakan media sosial baiknya dimualai dari aparatur yang ada. Contoh pemanfaatan media sosial yang baik oleh aparatur akan menjadi penyejuk situasi, bukan malah membentuk kotak kotak untuk kepentingan dan tendensi tertentu apalagi untuk digeser ke kepentingan politik.

Perkembangan teknologi informasi mengikuti deret ukur dan perkembangan pemanfaatannya oleh aparatur mengikuti deret hitung, menjadi gambaran resiko yang semakin hari semakin bermunculan efek dari digitalisasi yang ada termasuk riaknya media sosial. Mendewasakan sesegera mungkin aparatur pemerintahan daerah bahkan pemerintah desa adalah bagian dari pilihan untuk dapat mempengaruhi kedewasaan masyarakat secara umum. Kolaborasi pemerintahan, swasta dan lembaga kemasyarakatan menjadi perlu untuk dapat mendukung penghindaran dampak negatif dari penggunaan media sosial bahkan harapannya media sosial bisa menjadi penguat masyarakat.

Regulasi sebenarnya telah mendukung, meski selalu mengantisipasi dampak dari cepatnya perkembangan dan respon masyarakat. Kecepatan respon aparat hukum juga menjadi bagian dari penghindaran persekusi. Undang-undang ITE kita sangat memungkinkan untuk mencegah terjadinya persekusi, seperti gambaran pasal 27 ayat 3 maupun pasal 28 ayat 2 dan beberapa pasal lainnya yang disesuaikan peruntukannya.

Mengantisipasi tidak terulangnya atau semakin maraknya persekusi ini dan menanti hukuman dari penetapan tersangka yang telah dilakukan oleh aparat hukum kita, ada beberapa kemungkinan ancaman yang dapat menjerat pelaku persekusi. Ancaman dimaksud yakni pasal 368 (pengancaman), pasal 351 (penganiayaan) atau pasal 170 (pengeroyokan) dalam KUHP kita.
Berharap persekusi ini bias diantisipasi dan menyejukkan kembali Indonesia kita.


M. Awaluddin A.

tulisan ini dipublikasikan oleh media online
bonepos pada tanggal