Jumat, 01 Februari 2019

#YangGajiKamuSiapa, Pengusa digital terjebak di Digitalisasi



#YangGajiKamuSiapa, Pengusa digital terjebak di Digitalisasi

Media sosial kembali menjadi momok menakutkan bagi pejabat publik, tidak tanggung-tanggung selevel menteri yang menjadi pengatur regulasi tertinggi tentang media sosial juga di koreksi oleh tagar yang menjadi tranding topik hari ini Jumat 1 Pebruari 2019.

Dipicu dari seorang ibu yang naik kepanggung menjawab pertanyaan Rudianto pada sebuah acara dimana Rudianto selaku Menkominfo kelihatannya bertindak sebagai pemberi sambutan. Acara itu dalam video pendek, backgroundnya ada tulisan #indonesia connected. 

Video pendek ini menanyangkan, Chief Rudi sapaan akrab pak Menteri bertanya ke ibu yang sepertinya seorang ASN karena memilih angka nomor 2, lalu sang ibu naik ke panggung naik dengan menjawab pertanyaan itu bahwa pilihan itu mengenai keyakinan si ibu. Entah apa yang ada difikiran pak Menteri sehingga melontarkan kalimat “yang gaji ibu siapa?”. Spontan kalimat ini di capture dan disebarkan seketika.

Menjadi tranding topik nomor #1, dan hampir keseluruhan media digital memberitakannya. Saling sahut dengan persepsi masing-masing dan halaman resmi Kominfo juga melakukan konfirmasi. http://bit.ly/2G2ju4z

Mungkin karena musim poltik akhirnya konten ini menjadi tranding dan masih bertahan hingga tulisan ini ditanyangkan. Konten ini dijadikan senjata baru dengan konsumsi digital. Kelihatannya Pak Menteri sebagai penguasa regulasi digital di Indonesia terjebak dengan digitalisasi.

Hal baik yang dilakukannya adalah segera melakukan konfirmasi secepatnya dan lagi-lagi menjadi capturanuntuk saling berbalas sahutan di media sosial.

Kejadian ini menjadikan pembelajaran baru terhadap publik atas tingginya konstribusi digital di kehidupan keseharian kita, termasuk tendensi poltik yang ada. Media Sosial menjadi media Kontrol baru yang bisa jadi media yang sangat menakutkan oleh para pemangku kebijakan yang ada.

Tidak peduli akan hal ini, dapat menjadi petaka baru untuk kita semua. Karena kita akan kabur dengan kebenaran yang ada, karena tendensius masing-masing pihak akan saling mempertahankan pendapatnya dan membenarkan diri masing-masing.

Hal baik dalam Pembelajaran ini adalah mencoba menelusuri jauh lebih dalam atas informasi ini dan mencoba melihat dari dua sisi yang ada.silahkan kunjungi #YangGajiKamuSiapa di media sosial twitter saat ini.
#YangGajiKamuSiapa menjadi ketidaksetujuan masyarakat bahwa ASN itu yang menggajinya adalah Pemerintah tapi keyakinannya adalah ASN digaji oleh Negara. Termasuk Bapak Menteri ini digaji oleh Negara. Ketakutan masyarakat bisa merembes hingga ke tingkat daerah bahwa bisa saja para penguasa di tingkat daerah akan mudah mengucapkan kalimat itu sebagai wujud intervensi oleh para Pejabat daerah kepada ASN Daerah.

Saatnya merubah persepsi yang dijadikan momok oleh para pejabat ke masyarakat apalagi ke ASN. Meski dalam konfirmasi Kominfo bahwa yang dimaksud oleh Pak Menteri adalah kenetralan dari PNS itu sendiri.

Harapan akan netralitas ASN menjadi hal yang dinanti oleh masyarakat luas, bukan intervensi yang melekat.


Kamis, 31 Januari 2019

Bila ingin berbuat baik maka buatlah besar agar kebaikan itu banyak yang merasakannya

Berikut dokumentasi untuk mencerahkan dan memudahkan mengenali M.Awaluddin A.,S.Sos.,M.Si.
berkompetisi di Partai Amanat Nasional, calon anggota DPRD Kabupaten Bone Dapil Bone 1 (Bone Kota) Nomor urut 7.

Pengalaman yang ada akan bercerita dengan sendirinya
banyaknya berbaur dengan masyarakat kota dari yang bawah sampai ke atas

memantaskan diri dengan potensinya, meski harus tertatih

mulai karir dari anak Honor di Dinas Perhubungan Kabupaten Bone kemudian di Bappeda Kabupaten Bone

karenaya pergaulan dan pertemanannya masuk ke dunia swasta di perusahaan distributor Telkomsel yang bersinggungan dengan pelaku usaha kecil, menjadikan amanah tugasnya dengan membantu kesuluruhan Penjual Pulsa untuk meningkatkan bisnis si penjual pulsa di wilayah yang pernah dikerjanya yakni Bone, Sinjai, Bulukumba, Selayar, Wajo, Maros, Pangkep, Luwu, Luwu Utara, Luwu Timur, Luwu, Palopo, Totaja Utara dan Tana Toraja.

Tidak terlena dengan Pekerjaannya, dia tetap menggap penting untuk memantaskan diri untuk dunia pendidikannya hingga di September 2018 meraih gelar Maha Terpelajar yakni DOKTOR bidang Administrasi dan Kebijakan Publik dengan Kepakaran Pengambilan Keputusan Berbasis Media Sosial. karena menganggap bahwa daerah akan tumbuh bila terdigitalisasi, bahwa akan merengganggan kesenjangan masyarakat dengan digitalisasi.

Bercita-cita mengangkat UMKM lokal dengan mengsingkronkan dengan digitalisasi agar produknya bisa cepat dan banyak dipasarkan di lokal, propinsi, nasional dan insternasional dengan terkonseksi sebuah START UP. karena sadar bahwa bertahan di persaingan dagang yakni dengan mengangkat nilai-nilai budaya termasuk produk lokal

Juga sangat aktif dengan banyak organisasi kepemudaan dan organisasi Olahraga. Karate adalah bawaan olahraganya dan dengan upaya kerasnya menjadikan KARATE BONE mencuat dari bawah bahkan bisa diingat dahulu di 2004 start dari NOL dengan hanya 5 karateka hingga saat ini ratusan karateka. Berjuang dengan tangannya Sendiri dan terpontang panting merangkak ke pemerintahan untuk mendapat suaka atas organisasi keolahragaannya.

senang duduk ditengah-tengah kajian ceramah yang masih ingin belajar banyak akan agama

Di dunia kampus juga akrab sebagai Dosen untuk mashasiswa kabupaten Bone di STIA PRIMA BONE, S1 dan S2

ingin memperjuangkan banyak penelitian sebagai kompas pembangunan Kabupaten Bone

Terus ingin berbuat dan mengabdi, dia ingin menjadi bagian yang bisa memberi kontribusi kepada kampung halamannya dengan mencalonkan diri sebagai Calon Anggota DPRD Kabupaten Bone dapil Bone 1 (Bone Kota) Nomor urut 7.

berikit dokumentasi beliau:
















adapun data riwayat hidupnya bisa mengklik halaman berikut:

http://bit.ly/2SgcMgX

Rabu, 30 Januari 2019

Pejabat Pengguna Media Sosial Penyelamat Korban Banjir Sul-Sel





Kebutuhan media sosial oleh pengambil kebijakan sudah sangat melekat. September 2018 saya menuliskannya dalam sebuah naskah ilmiah dengan judul Pengambilan Keputusan berbasis Elektronik dengan menggunakan aplikasi Media Sosial Line.

Hasil penelitian ini menceritakan tentang bagaimana para pengambil keputusan bisa menggunakan media sosial sebagai alat untuk membantu pengambilan keputusannya. Tidak mengubah proses dan tahapannya tapi bisa digunakan lebih cepat dalam pengaplikasiannya. Kajian pengambilan keputusan merupakan kajian tertinggi dalam administrasi publik, dimana mengurutkannya mulai dari organisasi, administrasi, manajemen, kepemimpinan dan intinya pada pengambilan keputusan. Singaktnya bahwa kualitas suatu organisasi baik swasta atau publik dilihat dari kualitas pengambilan keputusannya.

Era digitalisasi tidak terelakkan lagi, senang atau tidak kita akan menghadapinya. Media sosial salah satu yang sangat berpengaruh dalam semua kegiatan kehidupan keseharian, sampai ke tingkat kekuatan media sosial bisa memberi pengaruh pada pengambilan keputusan dan penentuan kebijakan.

Pemimpin tidak lagi mampu menghindar dari penggunaan media sosial karena semua elemen telah terkoneksi dengan hal ini. Dua sisi mata pisau akan terus menghantui penggunaan media sosial dimaksud, hingga semua panik dan khawatir akan penggunaan dan dampak negatif dari penggunaannya. Meski banyak hal yang menjadi sesuatu yang baik dari penggunaan media sosial ini.

Banjir beberapa waktu terkhir ini yang terjadi di sebahagian wilayah Sulawesi Selatan akibat akan meluapnya air di bendungan Bili-bili Kabupaten Gowa menjadi contoh nyata efek dari penggunaan media sosial. Seketika Bupati Gowa diperhadapkan dengan suatu keputusan besar yang akan dibuat tanpa harus lagi menggunakan agenda setting dan segala upaya birokrasi lagi. Dengan membuat surat peringatan atau edaran yang sifatnya genting karena bencana tidak bisa menunggu lagi semua itu.

Bupati Gowa, Adnan, menguplod satu foto dengan captiondi akun instagramnya mengenai pemberitahuan “waspada” akan dibukanya pintu air bendungan Bili-bili yang bisa berdampak pada arus dan genangan air di hilir, arah pintu bendungan yang dimaksud. 

Status Instagram Bupati Gowa ini adalah suatu keputusan yang diambilnya sebagai pemimpin organisasi publik tertinggi di wilayah administratif Kabupaten Gowa. Dia sadar bahwa informasi yang disampaikannya sangat penting, dan percaya bahwa akan terseber dengan cepat sebagai pemberitahuan dan upaya untuk menyelamatkan banyak nyawa.

Seketika status Instagram ini di capturedan meramaikan status maupun “story” media sosial, di Intagram, Whatsapp, Line, Facebook dan banyak group. Komunikasi 2 arah akhirnya terjadi di media sosial, dengan banyaknya respon, informasi dan atau update situasi di banyak lokasi yang terkena dampak banjir. Semua waspada dengan kondisi yang ada, sampai semua unsur yang terkait dengan bencana juga menggunakan media sosial sebagai media yang dijadikan kompas untuk menolong banyak korban.

Bisa dibayangkan bila startnya terlambat, dan harus tetap mempertahankan standar operasional prosuder birokrasi. Dampaknya akan terbayang lebih buruk dari yang saat ini terjadi. Media Sosial menjadi penyelamat banyak nyawa di bencana banjir Sulawesi Selatan.

Kejadian ini menjadikan catatan baru untuk Publik utamanya para pemimpin, terkhusus sektor publik untuk mengetahui pentingnya manfaat dari penggunaan media sosial. Membuatnya dapat digunakan dalam komunikasi resmi pemerintahan, dengan membuat regulasi yang baik, regulasi yang dibuatkan standar agar tingkat pelayanan terhadap masyarakat lebih meningkat. Buat mudah pelayanan dengan tidak menghilangkan nilai-nilai dasar yang ada. Melakukan transformasi digital di setiap tingkatan pelayanan pemerintahan daerah sudah menjadi hal yang prioritas. 

Pemerintah daerah sebagai penanggung jawab utama sektor publik tidak lagi tertinggal dari sektor swasta maupun kecepatan transformasi digital masyarakatnya. Pelayanan yang dulunya hanya 8 jam, dan hanya 5 hari seminggu, sudah didesak dengan pelayanan 24 jam dalam 7 hari atau lebih akrab dengan sebutan 24/7. Salah satu tawaran model digitalisasi di pemerintahan adalah Ubiquitos Governmentdalam tulisan Hee Joon Song yang diterbitkan Unesco 2006 (12 tahun yang lalu) dengan judul E-Government in Developing Countries, pembelajaran dari Republik Korea. Ubiqitos Government merupakan evolusi konsep baru dari Elektronic Government.
Tranformasi digital di daerah menjadi desakan nyata saat ini, utamanya penggunaan media sosial di Pemerintaahan daerah dengan standar yang baik, terlebih dari para pemimpin organisasi di semua tingkatan sampai ke tingkatan RT, RW, Desa/ Kelurahan. Memperhatikan 3 faktor utama yakni, membangun infrastrukturnya (jaringannya), mengadakan medianya dan mengupgrade manusianya (suprastruktur).

Selasa, 29 Januari 2019

KARYAWAN SWASTA DI PERWAKILAN (1)


Tulisan ini lumayan panjang, usahakan dibaca di kondisi fikir yang terbaik, karena membaca sambilan bisa terpotong. hehehe


Pelayanan Publik semakin menggema dipengkajian sistem pemerintahan di banyak belahan dunia saat ini. Keinginan masyarakat akan pemerintahan, bukan lagi pemerintahan sebagai yang memerintah tetapi yang melayani. Dibuatlah model pelayanan pemerintahan yang baru yakni “New Public Service (NPS)” oleh Denhart, yang merupakan model baru setelah “Old Public Admisitration (OPA) dan “New Public Management (NPM)”.

Model pelayanan ini dikenal dengan sebutan administasi publik, dimana penekanannya pada kolaborasi antara pemerintahan, pihak swasta dan lembaga-lembaga masyarakat. Pemerintah dalam kajiannya diminta berperan sebagai fasilitator bukan penguasa, yang memberikan fasilitas terhadap pelayanan juga fasiltas untuk mengelaborasi ketiga kekuatan ini.

Pembangunan dan kemajuan suatu daerah akan berbeda hasilnya bila hanya menjadi tanggung jawab pemerintah saja, tetapi akan lebih baik lagi bila melibatkan 2 pihak selain pemerintah yang diantaranya adalah pihak swasta. 

Sebelum terlalu jauh, baiknya dalam tulisan saya mecoba menampilkan sederhana mengenai perbedaan pemerintaahan dan pemerintah kiranya kejelasan akan posisi karyawan swasta di perwakilan bisa kita kenali lebih dalam. Pemerintahan ini isinya adalah pemerintah di eksekutif, perwakilan di legislatif dan pengadil hukum di yudikatif. Kata legislatif hanya untuk perwakilan ditingkat DPR RI sedangkan di tingkat DPRD Provinsi dan Kabupeten dengan penamannya sendiri, ini akan saya bahas di tulisan lainnya. Selanjutnya bahwa pemerintah itu adalah bagian dari pemerintahan, pihak swasta bisa mengambil peran ganda selain berdiri sendiri sebagai pihak swasta (private sector) juga bisa masuk dalam pemerintahan bukan di pemerintah.

Kembali ke pihak swasta, saya akan mencoba mengerucutkan contoh yang ada di Kabupaten Bone. Kabupaten Bone juga bisa diklasifikasikan menjadi 3 (tiga) seperti yang telah dipaparkan di atas mengenai admistrasi publik, yakni  pemerintahannya. Pihak swasta dan lembaga-lembaga masyarakatnya. Pihak swasta saya akan bagi lagi menjadi 2, yakni pelaku usaha (pemilik) dan karyawan swasta. Bahasan ini akan coba melihat dari karyawan swasta dahulu setelahnya nanti saya akan mencoba menulis juga mengenai pelaku usahanya.

Karyawan swasta ini bisa kita lihat di banyak sudut kota yang pembagian pengelolaannya menggunakan pola pemetaan wilayah masing-masing. Karyawan swasta ada istilah karyawan BUMN dan pula ada karyawan swasta biasa. Lebih dalam lagi dan banyak penamannya, ada yang karyawan tetap, karyawan organik, karyawan kontrak yang paling akrab ditelinga karyawan outsourcing. Masing-masing klasifikasi punya hak dan tanggung jawab berbeda dengan job descriptionmasing-masing, di pemerintahan dikenal dengan TUPOKSI atau tugas pokok dan fungsi.

Kabupaten Bone lapangan kerjanya sangat terbantu oleh pihak swasta namun pihak swasta ini sepertinya berdiri sendiri, bilapun ada yang terkoneksi dengan pemerintahan hanya beberapa saja, ini fakta yang ada, meski ada SKPD yang diminta untuk menangani hal ini. Sudut pandang Pemerintah Kabupaten telah melakukan banyak namun bila mendengar curhatan sang karyawan swasta, mereka merasa pemerintah belum terlalu menyentuh. Bawaannya subjektif dari pihak swasta, iya. Karena tujuan organisasinya berbeda, bila bertemu dengan karyawan swasta maka kata yang paling fasih di mulut dan telinganya adalah “target”.

Apakah pihak swasta ingin difasilitasi untuk mencapai targetnya secara fisik? Saya rasa bukan itu penekanannya meski dalam hati si karyawan swasta “mau banget”. Hal sederhana saja yang kita ingin lihat dari pemerintah dengan keberadaan karyawan swasta yakni, apakah pemerintah mengakui keberadaan karyawan swasta ini? Bila iya, apakah ada database jumlah karyawan swasta dengan pengklasifikasian BUMN dan non BUMN, Karyawan tetap atau Outsoursing? Jangan-jangan data perusahaannya pun tidak dimiliki oleh Pemerintah Kabupaten, klasifikasi perusahaannya pun tidak dimengerti. Apalagi mencoba mengatakan bahwa telah berbuat banyak dengan karyawan swasta dan pelaku usaha. Padahal mereka ini selain warga masyarakat yang ingin dilayani juga bisa menjadi pemicu pembangunan Kabupaten.

Keberadaan karyawan swasta adalah solusi baik dari masalah utama yang ada di Kabupaten Bone yakni pengangguran. Maka baiknya perusahaannya diperhatikan agar karyawannya bisa merasa nyaman, tidak hanya menjadikan swasta itu sebagai lumbung Pendapatan Asli Daerah (PAD) saja dengan pajak reklame dan lainnya. Kita bisa mendapat lebih banyak dari sekedar PAD bila ada bagian yang mengingatkan kita untuk bergaul dengan pihak swasta, tidak hanya perusahaan yang kita akrab saja tapi semua data perusahaan yang kita miliki. Kenaikan pendapatan pihak swasta juga akan memberi konstribusi baik bagi daerah.

Karyawan swasta sebenarnya butuh apa di pemerintahan? Beberapa yang mengaggap, sepertinya tidak ada selain izin? Bila bertanya kebeberapa karyawan outsourcing mengenai bagaimana pemerintah kabupaten spontan gerak tubuhnya mungkin ada tangan di kepala mereka, atau bisa jadi kepalanya digeleng nengan tafsiran makna masing-masing bagi si penafsir.

Pemerintah bisa jadi mengukur cara mereka memperhatikan karyawan swasta dengan memberikan izin-izin pelaksanaan atau izin lainnya. Menurut saya itu adalah kewajiban pelayanan, itu menjadi standar dari upaya memberikan pelayanan yang baik. Pemerintah bisa saja berdalih bahwa kan bisa saja izin itu kami tahan. Jadi kami bantu dengan mengeluarkan izin itu. Bila Bahasa ini kita temukan dari pemerintah maka, jiwa penguasanya muncul kembali bukan jiwa melayani.

Paling menyedihkan bagi seorang karyawan swasta adalah saat ingin mengurus hal-hal yang sifatnya administratif pribadi di tempat-tempat pelayanan umum, yang harus berhadapan dengan birokrasi yang menunggu. Untuk mengurus hal-hal yang dianggap sepeleh oleh si karyawan swasta ini, tidak sedikit diantaranya akan meminta cuti hanya untuk mengurus hal-hal ini.

Ibarat wanita, karyawan swasta ini ingin dimengerti. Ingin suara-suara mereka terwakilkan di pemerintahan. Karena mereka bukan pengemis tapi bagian dari masyarakat dan lebih penting lagi mereka adalah bagian yang berkonstribusi dari pembangunan wilayah. Bagian yang mengurangi jumlah pengagguran juga bagian yang pastinya secara massive menggerakan roda perekonomian wilayah.


Masih banyak detail mengenai karyawan swasta ini, akan saya tuliskan lagi di suasana fikir terbaik saya. Terima kasih.

Jumat, 28 Desember 2018

Kenal Awal Lebih Dekat

A.   IDENTITAS
Nama lengkap             : M. Awaluddin A.
Nama Panggilan          : awal 
Tempat/Tanggal Lahir  : Watampone, 22 September 1985
Agama                         : Islam
Alamat                         : Jl.Laummasa No.4 Watampone
                                      Jl. Pisang Baru No 39 Watampine
Alamat E-mail              : awaloading@gmail.com
No. Telp.                       : 081 354 673 333 / 0811463338
Istri                               : A. Hastuti Ningsih, S.E.
Anak I                           : Amilia Shahia Laily
Anak I                           : Aqila Sadiah Laila
Ibu                                : St. Hamira
Bapa                             : Drs. Amrin M.,S.H.,M.Pd.


B.   RIWAYAT PENDIDIKAN
1.    SDN 12 Watampone, 1997
2.    SMPN 1 Makassar, 2000
3.    SMAN 1 Makassar, 2003
4.    STIA PRIMA BONE, 2010
Judul Skripsi     =   Pengaruh Internet Terhadap Pengembangan Sumber 
                                 Daya Aparatur di Lingkungan Bappaeda dan Statistik 
                                 Kabupaten Bone
5.    STIA PRIMA SENGKANG , 2012
Judul Tesis       =    Efektifitas Penggunan Internet dalam Proses Manajemen
                                Cluster di Cluster Bone
      6.   Universitas Negeri Makassar, 2018
      Judul Disertasi =    Pengambilan Keputusan Berbasis Elektronik di PT. Comindo Mitra Sulawesi Kota Palopo

C.   RIWAYAT PEKERJAAN

1.      Event Organizer (Produksi Event) EO Lokal Kidnappers Production 2004-2006
2.      Operator Komputer di Bagian Perencanaan Penganggaran Bappaeda dan Statistik
      Kabupaten Bone, 2007-2010
3.   Supervisor PT.ALCOM AD. PT. TELKOMSEL  untuk Cluster Bone Kab.Bone,Wajo dan Sinjai, 2011 (Januari s/d Mei)
4.   Branch Manager PT.ALCOM AD. PT. TELKOMSEL  untuk Cluster Bone wilayah Kab.Bone, Sinjai dan Cluster Bulukumba, Kab. Bulukumba, Selayar (Juni 2011 s/d Pebruari 2013)
5.     Branch Manager CV MULTIMEDIA PERSADA AD. PT. TELKOMSEL  untuk Cluster Maros Kab.Maros dan Kab. Pangkep (Maret 2013 s/d 2014)
6.    General Manager PT. Comindo Mitra Sulawesi AD. PT. TELKOMSEL untuk Cluster Palopo Sorowako, Wilayah Kab. Luwu, Kab Luwu Utara, Kab. Luwu Timur, Kota Palopo, Kab. Toraja Utara, dan Kab. Tana Toraja (2014 s/d 2018)
7.       Commanditer CV. Last Ten Second (EO/Vendor PT.Telkomsel)



1. Dosen Sekolah Tinggi Ilmu Administrasi (STIA) Puangrimaggalatung Bone, 2011 sampai sekarang
2.    Ketua Lembaga Penjamin Mutu (LPM) STIA Prima Bone, 2015 sampai sekarang


D.   RIWAYAT ORGANISASI
1.    Ketua Karate Lemkari SMA 1 Makassar 2000 s/d 2001
2.    Ketua Karate Lemkari SMA 1 Makassar 2001 s/d 2002
3.    Koordinator Divisi IV (Bela Negara) OSIS SMA 1 Makassar 2002 s/d 2003
4.    Gabungan OSIS se Kota Makassar 2002
5.    Pengurus PMR SMA 1 Makassar 2000 s/d 2003
6.    Sekretaris Karate (INKANAS) Kabupaten Bone Tahun 2003 s/d 2008
7.    Sekretaris Karate (INKANAS) Kabupaten Bone Tahun 2008 s/d 2013
8.    Sekretaris Gabungan Karate (FORKI) Kabupaten Bone Tahun 2003 s/d 2008
9.    Sekretaris Gabungan Karate (FORKI) Kabupaten Bone Tahun 2008 s/d 2013
10.Sekretaris GNPK (Gerakan Nasional Pemberantasan Korupsi) Sub koordinator Kab. Bone, 2007 s/d 2009
11.Sekretaris Lembaga Kajian Sulawesi, 2017 sampai sekarang
12.Ketua Harian INKANAS Kab Bone 2017 sampai sekarang
13.Penasehat Kepmi Lapawawoi UNM Makassar 2018 sampai sekarang
14.Pembina IPMP Lamappatunru 2017 sampai sekarang
15.Pembina Phinisi Sport 2016 sampai sekarang.

16.Pembina Mata Garuda Bone (alumni pasca sarjana penerima biasiswa LPDP) 2017 sampai sekarang